Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, pemerintah akan mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam.
Menko Rizal Ramli yang didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan itu dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/5).
Rapat ini dihadiri lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, Kemendikti, Perindustrian, Tenaga Kerja, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perhubungan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, BPH Migas.
Menurut keterangan rapat koordinasi itu juga dihadiri sejumlah tokoh Maluku, antara lain, Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina, Rektor Universitas Pattimura, Prof Dr MJ Saptenno dan Rektor Universitas Darussalam, Dr Ir Ibrahim Ohorella.
Selama ini, kata Rizal Ramli, sumber daya alam dikeruk dan langsung diekspor dan tanpa mengembangkan industri pendukung dan turunan. Ke depan, selain ekspor, sumber daya alam akan digunakan untuk mengembangkan industri, guna memberikan nilai tambah. Pengelolaan Blok Masela menjadi momentum perubahan paradigma pengelolaan migas.
“Selama ini, minta maaf saja, persoalan seolah hanya pengembangan di darat atau di laut… Itu sangat cetek (dangkal). Sejak awal Bapak Presiden sudah meminta untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam,” katanya.
Selama ini, Indonesia hanya tebang kayu dan ekspor kayu. “Kita keruk tanah di Papua, kita ekspor. Kita tangkap ikan di Maluku, kita ekspor,” katanya.
Selama ini pemerintah tidak mau mengembangkan industrinya. “Paradigma lama membuat kita tertinggal, meski memiliki kekayaan alam. Ini yang kita mau ubah,” kata Rizal Ramli.
Ke depan, katanya, seperti Blok Masela tentu sebagian diekspor, tetapi sebagian juga akan digunakan untuk membangun industri pupuk dan petrokimia. Keberadaan industri seperti itu akan memberikan nilai tambah terhadap migas.
“Kalau gas di Masela dieskpor, maka hanya akan menghasilkan sekitar 2,5 miliar dolar AS. Tetapi kalau dibangun industri ‘down stream’, seperti industri pupuk dan petrokimia maka akan menghasilkan sekitar 6,5 miliar dolar AS dan bahkan bisa mencapai 8,5 miliar dolar kalau dihitung ‘multiplier effect’ yang ada di masyarakat,” katanya.
Khusus untuk Blok Masela, kata Rizal Ramli, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar jangan menggunakan sistem “enclave” karena hal itu akan menyulitkan masyarakat untuk berinteraksi. “Kalau di darat saja ‘enclave’, bisa dibayangkan kalau di laut akan super ‘enclave’. Ini pesan Bapak Presiden,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
