Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Adi Maazat dalam foto bersama disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik ke Kawasan Wisata Candi Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Kamis (16/11/2023). Foto: Nadya/nr

Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Wisata Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Salah satu tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengevaluasi rencana pembangunan infrastruktur candi yang memiliki nilai sejarah dari kerajaan Sriwijaya. Kawasan ini sedang dipersiapkan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diusung oleh pemerintah.

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Adi Maazat, menyatakan bahwa saat ini kawasan Candi Muara Takus belum mendapatkan perhatian maksimal. Oleh karena itu, Syahrul Adi Maazat mengajukan usulan untuk mengembangkan rencana pengembangan wilayah kawasan candi sebagai bagian dari PSN.

“Dan candi ini belum tersentuh secara maksimal, kita mengupayakan agar candi ini terbangun dengan bagus baik, dengan kualitas yang baik, dan kita berusaha mempersiapkan untuk usulan sebagai PSN, Program Strategis Nasional,” terangnya, dikuti dari dpr.go.id setelah meninjau kawasan wisata Candi Muara Takus, di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Kamis (16/11).

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dari Kementerian PUPR juga turut hadir. Harapannya adalah agar usulan ini dapat dimasukkan ke dalam rencana pengembangan wilayah dalam konteks pekerjaan umum. Dengan demikian, kawasan tersebut dapat segera dikembangkan, dan hal ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar masyarakat..

Rencana pengembangan Candi Muara Takus akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendukungnya, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas air, pengembangan area pejalan kaki, pembangunan taman, dan elemen-elemen lainnya.

“Apalagi dari sini tidak jauh dermaga dan danau PLTA dan sangat cantik sekali untuk digunakan sebagai objek wisata. Kita mendatangkan BPIW Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah agar ini masuk dalam perencanaan pengembangan wilayah di PU-nya dan juga nanti kita akan koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Pariwisata dan Kementerian lainnya,” kata Syahrul.

Syahrul juga memaparkan bahwa aspek pariwisata Candi Muara Takus berada di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun demikian, dalam rencana ini, Komisi V DPR RI akan memusatkan perhatiannya pada penyempurnaan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan jalan, penyediaan fasilitas air, perbaikan jalur pejalan kaki, pembangunan taman, dan elemen-elemen lainnya.

Menurut Syahrul, keputusan untuk menjadikan Candi Muara Takus sebagai Program Strategis Nasional (PSN) juga didukung oleh adanya Exit tol XIII Koto Kampar. Hal ini dianggap dapat meningkatkan peluang dan potensi Candi Muara Takus untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan dari masyarakat, termasuk wisatawan dalam dan luar negeri.

“Karena itu ada exit tol di sana, itu kembali tadi lagi bahwasannya kita membangun tol ini kita harus manfaatkan betul. Barangkali kalau tidak ada tol orang masih berpikir untuk pergi kesana, tapi dengan adanya tol ini akan semakin memberikan peluang banyak orang datang kesana. Maka yang dilewati oleh tol apalagi yang memang disitu exit tol bangkitkan potensi itu. Nah XÌII Koto Kampar itu tadi punya potensi yang luar biasa yaitu Candi Muara Takus,” jelasnya.

Syahrul menambahkan argumentasi mengapa Candi Muara Takus pantas menjadi Program Strategis Nasional. Selain sebagai cagar budaya, secara historis candi ini memiliki catatan sejarah yang jelas. Lebih penting lagi, Provinsi Riau dianggap sebagai salah satu kontributor utama devisa bagi negara. Oleh karena itu, menurutnya, adalah wajar jika Riau berkeinginan agar wilayahnya termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

“Bargaining kita sebagai orang Riau, kita minta selama ini tidak ada PSN di Riau yang lebih konkret, kecuali mungkin Pelabuhan Dumai. Barangkali ini kita minta PSN dalam bentuk pariwisata kawasan pariwisata, nah salah satu alasan masyarakat Riau, ya Riau sudah memberikan sumbangsih devisa bagi negara, sehingga wajar donk Riau dikucurkan dana dan untuk kucuran dana yang menyambutnya itu melalui PSN regulasinya begitu,” terangnya.

Penentuan daerah untuk menjadi Program Strategis Nasional (PSN) tergantung pada diskresi Presiden, apakah itu terkait dengan keputusan politis yang melibatkan janji-janji politik dan hal sejenisnya. Namun, ada juga penentuan PSN berdasarkan potensi daerah dan kesiapan yang memadai, dan itulah fokus yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Syahrul.

Syahrul menjelaskan alasan mengapa Kawasan Wisata Candi Muara Takus perlu dijadikan Program Strategis Nasional (PSN), mengingat keterbatasan dana yang dimiliki oleh APBD Riau tidak mencukupi untuk mengelola kawasan seluas sekitar 130 hektar tersebut.

“APBD kita tidak cukup. Jalan untuk menuju APBN itu ya salah satunya PSN. Karena kalau kita bangun secara parsial saya kira cukup berat untuk bisa besar, kalau PSN biasanya kalau jadi PSN kewenangan-kewenangan itu tidak lagi diperhatikan, misalnya jalan daerah bisa dibangun oleh Pusat kemudian trotoar fasilitas-fasilitas bisa dibangun melalui pusat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Yunita Wisikaningsih