Jakarta, Aktual.com — Ketidak mampuan pemerintahan Jokowi-JK akan terus menyeret perekonomian nasional kedalam lubang krisis, perkiraan ini tergambar dari target pertumbuhan ekonomi yang disepakati oleh pemerintah dalam APBN-P 2016 hanya sebesar 5,2 persen atau target terendah dalam waktu lima tahun terakhir.
Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi menyampaikan bahwa minimnya serapan anggaran oleh Kementerian, memberikan kontribusi besar pada perlambatan ekonomi sekaligus menjadi pertanda minimnya inovasi Kementerian.
“Target yang rendah, tidak nampak ambisi ekonomi pemerintahan Jokowi. Buktinya di 2015 aja sudah berapa kali revisi. Ini APBN-P 2016 indikasi ketidak mampuan tim ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan. Selain itu terbukti dari penyerapan anggaran Kementerian sangat rendah, sekarang aja belum sampai 20 persen padahal uda enam bulan tahun ini berjalan, Jadi kementeriannya lemot tidak ada inovasi,” kata Apung di Sekretariat Nasional FITRA Kawasan Mampang Jakarta, Kamis (9/6).
Kemudian katanya, berbagai paket kebijakan ekonomi telah mengalami kegagalan, sementara Presiden Jokowi hanya sibuk melakukan kegiatan seremonial. Dia berpandangan seharusnya pemerintah berani mematok pertumbuhan hingga 5,7 atau 5,8 persen.
“Paket-paket kebijakan kemaren gagal, itu hanya rilis tampa ada realisasi eksekusi, Jokowi tidak membangun siatem namun yang dikerjakannya hanya seremonial peresmian proyek, lalu kemudian proyeknya tidak jalan. Harusnya target ekonomi 5.7 hingga 5.8 persen,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
