Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan dalam sistem demokrasi yang dianut suatu negara sudah seharusnya legislatif menjadi pihak penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan.
Oleh karena itu, posisi PKS tetap konsisten untuk berada di luar pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut.
“Dalam sebuah sistem demokrasi, itu diperlukan cek and balance, diperlukan adanya pihak yang megawasi itu lah peran legislatif. KMP diluar pemerintah dan PKS menegaskan itu,” kata politikus PKS Hidayat Nurwahid, di Komplek Parlemen, Jakarta, Minggu (7/2).
Meskipun dalam beberapa kesempatan presiden PKS Sohibul Iman maupun Ketum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan presiden Jokowi, namun posisinya berada di luar pemerintahanan.
“Bukan berarti kami asal beda, kami akan melakukan peran kritik yang konstruktif, kalau pemerintah bagus kita dukung bahkan menghadirkan yang lebuh bagus lagi,” ujarnya.
Namun, bila pemerintah tidak menjalankan amanat Undang-undang dan terlihat mengesampingkan hukum seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, maka pasti dikritisi.
“Menurut kami itu sebuah kebijakan yang perlu di tinjau ulang, karena sangat aneh proyek yang sudah ditandatangani dan groundbreaking tapi ternyata amdalnya belum selesai, perizinannya belum kelar. Hal yang seperti ini kan harus dikritisi dan juga kami kritisi harga minyak, padahal harga minyak dunia turun tetapi di Indonesia tidak, jadi kami melakukan peran kritik konstruktif dalam menjalankan peran yang terbaik,” sebut anggota komisi I DPR RI itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
