Dalam Rakornas Program Subsidi Pangan/Rastra yang dihadiri para Kadinsos seluruh Indonesia untuk membahas program subsidi beras bagi Masyarakat Berpendapatkan Rendah (Subsidi Rastra) merupakan salah satu program perlindungan sosial pemerintah dengan memberikan bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan).

Surabaya, Aktual.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Komisi Yudisial (KY) untuk turun mengecek vonis sembilan tahun dan denda Rp250 juta yang diberikan kepada pengusaha Kediri yang menjadi pelaku asusila pada anak, Soni Sandra.

“Saya ketemu seorang anak yang menjadi korban dia, tapi anak itu tidak menjawab apa-apa, sepertinya dia mengalami trauma cukup mendalam, karena itu saya kira KY perlu turun,” katanya di sela meresmikan pembukaan Pesantren Kota ‘Khadijah’ (Putra) di Wonokromo, Surabaya, Minggu (22/5).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi majelis hakim yang memvonis terdakwa Soni Sandra yang terlibat dalam kasus asusila dan persetubuhan pada anak dengan hukuman penjara sampai sembilan tahun dan denda Rp250 juta dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Kamis (19/5).

Khofifah yang juga Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU (YTPSNU) Surabaya itu menjelaskan KY perlu turun ke Kediri untuk mengecek vonis pelaku, kenapa proses hukum yang diputuskan bisa ringan.

“Kalau UU Perlindungan Anak memberi sanksi maksimal 15 tahun dan denda Rp5 miliar, tapi hanya kena sembilan tahun dan denda Rp250 juta, tentu tidak sebanding dengan trauma yang dialami puluhan anak yang menjadi korban,” katanya.

Sesungguhnya, jika korban anak-anak dan bisa timbul trauma yang dalam dan berjangka panjang, maka bisa mendapat pemberatan seumur hidup dan hukuman mati.

“Jika korban tidak satu anak, maka bisa ditambahkan hukuman kebiri kimiawi, alat deteksi elektronik atau publikasikan identitas,” kata Mensos yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu.

Pak Harto Ditanya tentang usulan gelar Pahlawan untuk manan Presiden Soeharto, Khofifah mengatakan proses pengajuan usulan itu sudah sampai di Dewan Gelar.

“Dewan Gelar yang sekarang dipimpin Menhan itu masih membutuhkan pengendapan. Nantinya, kalau Dewan Gelar sudah memutuskan, maka nanti SK-nya dari Mensos,” katanya.

Setelah itu, hasilnya akan disampaikan kepada publik. “Jadi, tunggu saja, prosesnya masih di Dewan Gelar,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS