Kiri-kanan ;Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, Ketum FSP BUMN Bersatu FX Arief Poyuono, Kord Tim Advokasi Tolak KA Cepat Habiburokhman, Anggota Tim Advokasi Tolak KA Cepat Munathsir Mustan,Pemimpin Daerah KSPI DKI Hirman Firmansyah dalam jumpa pers menggugat proyek kereta cepat di Jakarta, Minggu (14/2/2016). Dalam jumpa persnya Aliansi masyarakat yang menggugat proyek kereta cepat menamakan diri sebagai “Kodok Kecebong” Atas nama warga, Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu dan beberapa kelompok buruh berencana mengajukan gugatan (class action) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016), sekira pukul 13.00 Wib.sekira pukul 13.00 Wib.

Jakarta, Aktual.com — Desakan agar Presiden Jokowi mereshuffle Menteri Rini Soemarno semakin kencang, Kebijakannya membangun kereta cepat dinilai telah merugikan negara dan menciptakan kesenjangan pembangunan.

Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat, (PKR) Khalid Zabidi mengatakan bisikan Rini telah membawa presiden Jokowi mengingkari Janji-janjinya.

“Jokowi mengatakan bahwa APBN akan diprioritaskan pembangunan di luar pulau Jawa 60 persen, tapi sekarang malah membangun kereta di Jawa, kenapa Rini ngotot padahal bertentangan dengan konsep pemerataan pembangunan,” tuturnya di Jakarta, Minggu (14/2)

Tapi yang terpenting menurut Khalid, subtansi yang menjadikan Rini layak dicopot karena prioritas kerja Menteri Rini bukan untuk rakyat.

Dia mempertanyakan motif Menteri Rini dalam membangun kereta cepat, baginya pemikiran Menteri Rini sudah menyimpang.

“Apa sih urgensi kereta cepat, apa untuk berbangga-bangga? dalam situasi seperti ini Rp77 triliun sangat mahal sehingga atas dasar itulah harus diganti, pemikiran seperti itu tidak lurus,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS