Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Kabupaten Mimika mengingatkan manajemen PT Freeport Indonesia agar segera menyerahkan aset di Bandara Mozes Kilangin Timika untuk dikelola demi kepentingan banyak orang.
“Pada 2013 sudah ada surat kesepakatan bersama antara Pemkab Mimika, PT Freeport dan Kementerian Perhubungan soal perubahan status Bandara Mozes Kilangin Timika dari bandara khusus menjadi bandara umum,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian Setda Mimika Willem Naa di Timika, Kamis (31/3).
Konsekwensi dari SKB itu, katanya, Pemerintah melalui Kemenhub (Dirjen Perhubungan Udara) akan membentuk Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika.
Meski telah bersepakat saat itu, hingga kini manajemen PT Freeport enggan menyerahkan asetnya di Bandara Mozes Kilangin Timika untuk dikembangkan menjadi bandara publik.
“Freeport jangan main-main. Kami minta Freeport segera menyerahkan Bandara Mozes Kilangin Timika kepada pemerintah untuk melayani kepentingan orang banyak. Jangan hanya lihat hari ini, tapi pikirkan kepentingan Mimika maupun Papua ke depan. Kalau Freeport masih tahan-tahan terus, itu kerdil namanya,” kata Willem Naa.
Willem mengatakan perkembangan pembangunan Kabupaten Mimika sangat pesat sehingga membutuhkan pengembangan Bandara Mozes Kilangin Timika. Apalagi Kabupaten Mimika menjadi penyanggah utama suplai barang kebutuhan pokok masyarakat pada sembilan kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua.
Meski Mimika merupakan kabupaten terkaya di Papua dengan sumber daya pertambangannya yang dikelola oleh PT Freeport, namun menurut Willem, akses transportasi udara dari dan ke Timika sangat terbatas.
“Bayangkan saja, Mimika menjadi daerah penghasil tambang yang memberi makan banyak negara, tapi penerbangan ke Timika hanya dua pesawat komersial (Garuda dan Sriwijaya Air),” ujarnya.
“Ini tidak masuk akal dan sangat memalukan. Kita tidak bisa begini terus. Masa tempat-tempat lain di Papua ada begitu banyak penerbangan yang masuk, tapi Timika sulit karena selalu ditahan-tahan oleh Freeport,” tambahg Willem.
Pemkab Mimika berharap Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengambil langkah tegas untuk mendesak Freeport agar segera menyerahkan aset dan penguasaannya terhadap Bandara Mozes Kilangin Timika sehingga pembentukan UPBU segera terwujud.
“Kami harapkan agar Freeport terbuka dan mendukung keputusan pemerintah. Freeport sudah menguras habis-habisan kekayaan alam Kabupaten Mimika, masa untuk serahkan pengelolaan bandara yang kecil ini saja untuk kepentingan orang banyak kalian masih banyak alasan. Kami ingatkan Freeport jangan main-main,” tegas Willem.
Pada Rabu (30/3), Kepala Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara Rudi Ricardo bersama jajarannya menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport guna merealisasikan pembentukan UPBU Mozes Kilangin Timika.
Pertemuan tersebut merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang digelar di Jakarta.
Namun perwakilan manajemen PT Freeport yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni dari Bagian Hukum dan Government Realition menyatakan tidak bisa mengambil keputusan untuk menyerahkan aset Bandara Mozes Kilangin Timika kepada pemerintah.
Perwakilan manajemen PT Freeport yang hadir menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada para pemegang saham Freeport untuk bisa merealisasikan hal itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
