Timika, Aktual.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengantisipasi penurunan produksi tambang PT Freeport Indonesia dengan menetapkan proyeksi belanja daerah secara hati-hati dalam RAPBD 2019.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Dwi Cholifa di Timika, Rabu (28/11), mengatakan komposisi pendapatan daerah setempat masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu transfer dari pusat atas bagi hasil penerimaan pajak royalti PT Freeport.

Besarnya alokasi dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mimika dari pusat sangat bergantung dari produksi tambang PT Freeport.

Di sisi lain, katanya, penerimaan daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah baru mencakup sekitar 8-10 persen dari total APBD Mimika yang mencapai lebih dari Rp2 triliun/tahun.

“Untuk menyusun RAPBD 2019 khususnya dari sisi belanja daerah kami harus sangat berhati-hati. Kami berharap rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah/OPD agar menyusun belanja harus realistis. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dimasukan begitu saja. Kita tidak menghendaki terjadi defisit anggaran lagi di Pemkab Mimika,” kata Dwi.

Menurut dia, penerimaan daerah yang bersumber dari sektor PAD selama ini baru sekitar Rp200-an miliar per tahun, belum cukup kuat untuk menopang belanja daerah yang mencapai triliunan rupiah.

Di sektor retribusi daerah, katanya, masih terdapat banyak potensi yang belum digali dan bisa dikembangkan pada masa mendatang. Sebagai contoh, yaitu di kawasan Pelabuhan Paumako dan sejumlah pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan Rakyat (Pelra), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

Di lokasi itu bisa dibangun pergudangan, sarana air bersih, lahan parkir kendaraan dan lainnya yang bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD Mimika.

Hingga akhir November ini, penerimaan pajak daerah Mimika (diluar kontribusi Freeport) sudah terealisasi Rp152 miliar dari target sebesar Rp151 miliar, sementara retribusi daerah sudah terealisasi sekitar Rp20-an miliar atau sekitar 78 persen.

Vice President PT Freeport Bidang Hubungan Pemerintahan Papua Jonny Lingga mengatakan saat ini Freeport menghadapi proses peralihan dari tambang terbuka (open pit) Grasberg ke tambang bawah tanah (underground).

Aktivitas produksi tambang terbuka Grasberg diperkirakan akan ditutup pada Juni 2019.

“Bulan Juni tahun depan tambang terbuka Grasberg ditutup. Metode penambangan semuanya beralih ke underground,” kata Jonny.

Kondisi itu, katanya, memberikan dampak pada penurunan produksi Freeport hingga 50 persen mengingat infrastruktur tambang bawah tanah belum sepenuhnya rampung.

Produksi tambang Freeport diperkirakan akan kembali meningkat secara bertahap mulai 2020 dan mencapai puncaknya pada sekitar 2023 dan seterusnya.

Penurunan produksi tambang Freeport akan berdampak pada kontribusi perusahaan kepada negara (termasuk Pemkab Mimika selaku daerah penghasil) dan juga kepada lembaga-lembaga mitra lainnya yang mengelola dana Freeport seperti Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS