Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprediksikan pajak dari pembebasan lahan calon lokasi pembangunan bandara akan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah sebesar Rp20 miliar pada 2015.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan berdasarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pada tahap pembebasan lahan akan menyumbang bagi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami sudah memetakan peningkatan PAD 2015 sebesar Rp20 miliar dari BPHTB, pada tahap awal pembebasan lahan untuk bandara. Untuk itu, kami berani menetapkan APBD 2015 sebesar Rp1,3 triliun dari sebelumnya sekitar Rp700 miliar sampai Rp800 miliar,” kata Hasto di Kulon Progo, Minggu (23/11).
Rencana pembangunan bandara di Kulon Progo ini akan memutus kesenjangan pembangunan di DIY. Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul pertumbuhan ekonominya sangat lambat apabila dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul.
“Kami menyadari betul, secara psikologis ada jarak Yogyakarta-Kulon Progo. Bahkan ada masyarakat Kulon Progo yang merasa bukan masyarakat Yogyakarta. Dengan adanya bandara, betul-betul mengurai kebekuan itu,” kata Hasto.
Konsultasi publik mengenai rencana pembangunan bandara di Kulon Progo akan dimulai pada Selasa (25/11). Sesuai tahapan, konsultasi publik berlangsung selama 30 hari. Namun, apabila belum berhasil, bisa diulang sekali hingga waktu keseluruhan 60 hari.
“Harapan kami, pelaksanaannya dengan persiapan yang matang, agar keadaan yang rusuh seperti saat sosialisasi tidak terulang,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
