Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengakui ada oknum tertentu yang mencoba memeras sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Mauk dengan dalih mentransfer uang sebesar 10 persen agar bantuan proyek pembangunan cepat cair.
“Kami sudah mendapatkan banyak laporan dari kades soal itu dan ada juga yang mencatut nama Sekretaris Daerah Iskandar Mirsad,” kata Juru bicara Pemkab Tangerang Slamet Isbianto di Tangerang, Minggu (29/3).
Slamet mengatakan, sejumlah kades yang dihubungi itu yakni Kades Ketapang, Nini dan Kades Marga Mulya Wardi yang merupakan suatu sindikat proyek. Bahkan oknum tersebut juga mencatut nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Hery Heryanto.
Masalah tersebut setelah rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 pada Selasa (24/3). Menurut dia, modus yang digunakan adalah berupaya pencarian dana sebesar Rp 800 juta kepada Kades Ketapang, Kecamatan Mauk, bila bersedia mengirimkan uang sebesar 10 persen.
Slamet menambahkan, para kades itu berupaya untuk melakukan klarifikasi kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda, bahwa tidak ada perintah demikian, apalagi meminta uang dengan cara transfer melalui rekening bank tertentu.
Sedangkan pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan aparat bagian hukum menyangkut masalah itu apakah dilaporkan ke polisi atau tidak.
Dia mengimbau agar kepala desa tidak menanggapi masalah tersebut bila memang ada upaya mencurigai segera melaporkan ke pihak berwenang di Pemkab Tangerang. “Setiap pencairan dana apalagi untuk pembangunan desa maka tidak ada pemberian kepada aparat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pemkab Tangerang Hery Heryanto mengatakan dalam Musrenbang tahun 2016 membahas sebanyak 14 ribu kegiatan. Hery menambahkan pada Musrenbang itu alokasi dana sebesar Rp 6,7 triliun dan bagi yang tidak perlu untuk kepentingan publik terpaksa dicoret.
Hal itu, katanya, sesuai arahan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar agar memprioritaskan anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
