Mataram, Aktual.com – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah mengajukan dana ratusan miliar untuk penanganan pascagempa bumi agar dapat terakomodasi dalam perubahan APBN 2018.
“Anggaran penanganan pascagempa bumi yang kami ajukan mencapai sekitar Rp600 miliar, dan itu telah kami usulkan ke pemerintah pada tanggal 18 September 2018 di Jakarta,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram H Amirudin di Mataram, Kamis (20/9).
Menurutnya, anggaran penanganan gempa bumi di Kota Mataram tersebut diusulkan melalui masing-masing kementerian, antara lain, meliputi Kementerian Agama, diusulkan anggaran Rp25,6 miliar lebih untuk penanganan bangunan sejumlah madrasah yang rusak.
Untuk kebutuhan perbaikan tempat ibadah, seperti masjid, pura, dan gereja diusulkan sebesar Rp83,7 miliar, dan Rp2,4 miliar lebih diusulkan untuk perbaikan gedung perkantoran Kanwil Kementerian Agama, gedung Kemenag Kota Mataram, KUA, Pengadilan Tinggi Agama dan perbaikan asrama haji.
“Sementara, untuk di Kementerian Dalam Negeri kami mengusulkan Rp28,1 miliar lebih guna memperbaiki 18 unit bangunan milik pemerintah kota yang terdampak gempa bumi,” katanya.
Selain itu, di Kementerian Pedagangan telah diusulkan anggaran Rp4,4 miliar lebih untuk perbaikan Pasar Mandalika, Karang Sukun, Kebon Roek dan Pasar Cakranegara yang bersumber dari dana tugas pembantuan (TP).
Kemudian di Kementerian Kesehatan, lanjut Amirudin, telah diusulkan anggaran sebesar Rp103,1 miliar lebih untuk penanganan 39 unit sarana kesehatan.
“Sarana kesehatan itu adalah 12 puskesmas, 8 rumah sakit, 8 puskesmas pembantu, dan 11 poskesdes,” sebutnya.
Sedangkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diusulkan sebesar Rp42,2 miliar, namun yang baru disetujui Rp27,8 miliar untuk penanganan dan perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bumi.
“Terjadinya selisih dari dana yang belum terakomodasi dipicu karena pihak PUPR belum tuntas melakukan verifikasi terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan yang terdampak, karena itu kami segera menutaskan verifikasi agar kekurangan bisa diajukan kembali,” katanya.
Amrudin mengatakan, terhadap usulan bantuan penanganan pasacagempa bumi tersebut, pemerintah memberikan atensi yang luar biasa, bahkan pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan untuk dialihkan ke penanganan pascagempa di daerah NTB.
“Harapannya, anggaran yang kami usulkan itu bisa terakomodasi dalam APBN perubahan 2018, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan mendesak dan sisanya bisa di APBN 2019. Tugas kita menghemat penggunaan APBD,” katanya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
