Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI Wilgo Zainar mengatakan bahwa masih ada perdebatan terkait pembahasan kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan anggaran belanja 83 kementerian/lembaga pada APBN Perubahan 2016.
Ia menyarankan pembahasan soal pemotongan anggaran antara pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saja.
“Pada saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan memang membahas terhadap pemotongan anggaran itu idealnya dilakukan bersama DPR, apakah kembali per komisi atau cukup di Banggar saja. Tetapi mekanismenya harus kembali kepada DPR,” kata Wilgo, di Komplek Parlemen, senayan, Kamis (8/9).
Pembahasan langsung antara pemerintah dengan banggar lantaran soal pemotongan anggaran terjadi di hampir setiap kementerian yang menjadi mitra masing-masing komisi DPR RI.
“Kalau dilihat dari pemotongan kan ini mencakup seluruh mitra kerja, tentunya baiknya dilakukan pembahasan di banggar dan kemudian diajukan ke paripurna, itu idealnya. Tapi belum ada kata putus apakah karena sekarang sedang membahas RAPBN 2017, sedangkan pembahasan terkait pemotongan ini kita judulkan menjadi ‘APBNP 2016 jilid 2’,” sebut Kapoksi fraksi Gerindra di Banggar DPR RI itu.
Dia menegaskan, pemotongan yang dilakukan pemerintah melalui Inpres No 8 Tahun 2016 akan memberikan dampak negatif terhadap kementerian/lembaga yang cenderung bersinggungan langsung dengan rakyat.
“Dengan adanya pemotongan tentu akan ada penundaaan dalam melakukan pengelolaan fiskal. Pada intinya ‘management cash flow’ yang dilakukan oleh pemerintah pusat akibat pemerimaan yang shortfall pasti berdampak kepada target capaian baik pertumbuhan jika kementerian terkait dengan rakyat,”
“Jadi pasti terkoreksi target-target capaian yang ditetapkan pemerintah pada pembahasan APBNP 2016 (jilid I),” pungkas dia.
*Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
