Denpasar, Aktual.com – Otoritas Provinsi Bali sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup bagi nelayan dan pekerja di industri perikanan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kerja dan kesehatan, serta kontrak kerja yang lebih jelas.
“Sejauh ini, tuntutan terhadap pekerja di bidang perikanan lebih difokuskan pada peningkatan produksi,” ujar Putu Sumardiana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.
Salah satu cara perlindungan ini adalah melalui jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta adanya kejelasan dalam perpanjangan kontrak kerja.
Program ini akan dimulai dari Pelabuhan Umum Benoa di Denpasar, yang menampung sekitar 18.000 pekerja di bidang perikanan dan memiliki ratusan fasilitas pengolahan ikan. Pelabuhan ini merupakan salah satu pusat industri perikanan di Bali, dengan tuna sebagai salah satu komoditas utamanya.
Data dari Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan bahwa volume ekspor perikanan pada tahun 2021 adalah 27 ribu ton dengan nilai 137 juta dolar AS, dan untuk tahun 2022 tetap stabil di angka yang sama.
Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, menyebutkan bahwa hanya sekitar 40% dari pekerja dan nelayan di Benoa yang mendapatkan asuransi sosial minimal untuk kesehatan dan ketenagakerjaan. DFW berharap ada lebih banyak inisiatif daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja ini.
Menurut Zulficar, seorang ahli dari DFW, ekspor perikanan saat ini tidak hanya mempertimbangkan kualitas produk, tetapi juga hak asasi manusia dan aspek sosial dari pekerjaannya. Ini memerlukan usaha bersama untuk menjamin hak-hak pekerja dan mencegah potensi pelanggaran seperti kerja paksa atau perdagangan manusia.
“Standar internasional saat ini juga menekankan pada hak-hak asasi dan ketenagakerjaan dalam industri perikanan,” kata dia.
Rencana Aksi Daerah untuk Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan di Provinsi Bali untuk periode 2023-2026 sedang disiapkan. Salah satu tujuannya adalah membentuk sebuah forum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dunia akademik, pekerja, serikat pekerja, LSM, dan media massa di Bali.
Forum ini akan diresmikan melalui keputusan gubernur dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Sandi Setyawan
