Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) usut dugaan anggaran siluman untuk pengadaan UPS (uninterruptible power supply) SMA/SMK tahun anggaran 2014.
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Larso Marbun mengatakan pengusutan dilakukan terkait pengadaan 49 unit UPS di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
BPKP sedang memeriksa perencanaan, proses penganggaran, pemanfaatan, spesifikasi kualitas, dan latar belakang kebutuhan UPS. “Ini sedang dalam pemeriksaan BPKP di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta BPK,” kata Larso di Balai Kota, Senin (2/3).
Larso yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI di 2014, mengaku sudah ‘mencium’ dugaan penyelewengan anggaran yang masuk di tengah jalan.
“Sebelum terungkap, kita sudah dapat informasi mengenai hal itu. Kejadiannya saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui DPA (Daftar Pelaksana Anggaran) Suku Dinas, jadi bukan usulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ujar dia.
Jumat minggu lalu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah melaporkan dugaan adanya anggaran siluman ke KPK. Dalam salah satu dokumen APBD 2014 ‘versi DPRD’, tercatat ada pengadaan 49 unit UPS 25 unit Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat.
Artikel ini ditulis oleh:
