Jakarta, Aktual.co —Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI akan lakukan pertemuan ‘massal’ antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Guna memperbaiki draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, pertemuan massal dilakukan usai mendapat banyak masukan dan kritik dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. “Jadi besok (Kamis) mau dibahas dan dicermati (anggaran) yang ada e-budgeting antara Dewan, TAPD dan SKPD,” kata Tuty usai rapat di DPRD DKI, Rabu (18/3) kemarin.
Rapat yang rencananya akan digelar di ruang pola, Kamis (19/3) pukul 10.00Wib itu sekaligus juga untuk menjalankan evaluasi Kemendagri, serta hasil pembahasan dengan Banggar. Di mana perbaikan-perbaikan akan dilakukan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menambahkan, dalam pertemuan massal itu akan langsung dilakukan penginputan dengan menggunakan e-budgeting yang dilakukan Bappeda. “Kalau ada penambahan nilai yang masukan SKPD. Sedangkan kalau ada perubahan rekening akan diberikan dari saya,” ujar Heru.
Dalam evaluasi Kemendagri, salah satunya menyoroti soal adanya penurunan di target Pendapatan Daerah DKI di draf APBD 2015 yang biasa disebut versi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama itu.
Dimana pemerintahan Ahok ternyata menurunkan target pendapatan daerah di 2015 sebesar 1,94 persen, dibanding target item serupa di APBD-Perubahan 2014. Yakni dari Rp65 triliun lebih di APBD-P 2014 menjadi Rp63 triliun lebih di draf APBD 2015, atau turun sebesar Rp1,2 triliun lebih.
Dalam evaluasinya, Kemendagri pun meminta Ahok harus melakukan prognosis (analisis ke depan) target pendapatan secara lebih akurat, sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perudang-undangan.
Di situ juga tertulis, Pemprov DKI harus memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional serta daerah yang dapat mempengaruhi realitas pendapatan. Mengingat pendapatan daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang akan dilakukan di Ibu Kota Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
