Semarang, Aktual.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang langkah dan upaya kesiapsiagaan seluruh instansi dan masyarakat terkait ancaman megathrust yang berpotensi gempa dan tsunami.
Surat Edaran Nomor 360.0/2094 tertanggal 28 Agustus 2024 itu ditandatangani Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, merespon informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait zona megathrust di Indonesia.
“Kami sudah melakukan mitigasi. Setelah mendapat info dari BMKG, kami langsung membuat surat edaran ke kabupaten/kota agar melakukan mitigasi,” kata Sumarno, usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Jumat (30/8).
Selain melakukan mitigasi bencana, ia berharap seluruh masyarakat berdoa agar ancaman bencana gempa dan tsunami tidak terjadi.
Terutama, masyarakat di sejumlah daerah di Jateng yang berhadapan langsung dengan zona megatrust, di antaranya Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri.
“Antisipasi tetap kami lakukan. Harapan kami itu (gempa dan tsunami, red.) tidak terjadi, kalau toh terjadi kita ada kesiapsiagaan untuk antisipasi,” katanya.
Adapun beberapa imbauan yang disarankan melalui surat edaran tersebut, antara lain menginstruksikan kepada seluruh instansi dan warga untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadi bencana akibat adanya “seismic gap”, terutama di wilayah zona megathrust Pantai Selatan Jateng.
Instansi terkait juga diminta melakukan pengecekan kembali alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan, dan memastikan ketersediaan tempat-tempat evakuasi yang aman dan bebas bencana.
Selain itu, kata dia, memastikan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu serta arah evakuasi yang memadai terutama untuk wilayah Pantai Selatan Jateng.
Pemerintah kabupaten/kota juga diminta meningkatkan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, serta melakukan simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami.
Menurut dia, simulasi tersebut sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko gempa bumi dan tsunami.
Tidak kalah penting, Sumarno menyatakan bagaimana meningkatkan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan, dan melaksanakan simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Melalui SE itu, Pemprov Jateng juga meminta instansi terkait meningkatkan koordinasi dengan BMKG, terutama soal informasi cuaca dan aktivitas seismik zona megathrust di wilayah masing-masing, serta pemantauan secara berkala baik melalui laman maupun media lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
