Kupang, Aktual.co — Puluhan wartawan yang sehari-hari meliput di lingkungan Pemprov dan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), memprotes kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk stasiun televisi Metro TV sebesar Rp 1,2 miliar.
Dalam aksi tersebut, wartawan juga membuang koran di pintu masuk gedung DPRD setempat. Salah satu koran media lokal dihambur di depan gedung tersebut dan dibiarkan diinjak-injak oleh anggota dewan atau pengunjung di gedung DPRD. Hal itu dilakukan sebagai tanda bahwa media lokal tidak dihargai oleh pemerintah daerah.
“Kami mendesak DPRD segera membatalkan alokasi anggaran bagi metro TV sebesar Rp 1,2 miliar,” kata koordinator pengunjuk rasa Wens Joh Rumung, Selasa (9/12).
Aksi ini diterima Anggota DPRD NTT Gusti Beribe bersama tiga anggota lainnya. Diskusi antar wartawan dan DPRD sempat memanas, pasalnya anggota dewan yang menerima wartawan tidak bisa memberikan jaminan untuk membatalkan alokasi dana itu.
“Kami akan sinkronisasi anggaran untuk Metro TV,” kata Gusti.
Jawaban itu justru menyulut kemarahan wartawan yang menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk sinkronisasi, tapi membatalkan alokasi anggaran itu. Hasil pertemuan pun deadlock.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas Lambert Ibiriti membenarkan pengalokasian anggaran bagi Metro TV tersebut. “Dana itu sudah dianggarkan dalam APBD, atas perintah Gubernur,” katanya.
Alokasi anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran bagi 90 media yang terdaftar di Biro Humas sebesar Rp 1,5 miliar, yang digunakan untuk pendampingan, advetorial dan iklan.
Artikel ini ditulis oleh:
