Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menilai penawaran divestasi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10,64 persen dengan nilai 1,7 miliar dolar AS terlalu tinggi.
“Kalau melihat sekarang sahamnya mereka saja sudah sangat rendah, nanti pasti kita bisa menilai. Silakan saja mereka mengatakan bahwa aset mereka sebesar itu, tetapi nanti riilnya akan ada konsultan yang akan menilainya. Saya pikir ini terlalu tinggi,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Bangun Manurung di Jayapura, Jumat (15/1).
Diyakininya pemerintah pusat akan segera menunjuk penilai saham independen yang juga akan menghitung saham Freeport sebelum kembali merundingkan kesepakatan harga saham dari perusahaan tambang Amerika itu.
“Saya pikir pemerintah akan lakukan evaluasi terhadap nilai aset Freeport, akan ada pihak yang ditunjuk untuk menilai nilai aset sesungguhnya dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Jadi, apakah ini terlalu mahal atau bagaimana? Seharusnya nanti pemerintah yang akan menilai,” ucapnya.
Manurung pun menegaskan bahwa bila pemerintah pusat tidak ingin mengambil alih saham PTFI secara langsung, Pemprov Papua siap bila diberikan kewenangan tersebut walau diakui secara finansial tidak ada dana yang tersedia untuk mengambil alih saham Freeport.
“Kita tahu pemerintah pusat tidak berniat untuk mengambil saham itu, kita juga heran kenapa pemerintah tidak mau ambil? Akan tetapi, kalau nanti Pemprov Papua yang akan ambil, pasti gubernur juga akan menunjuk badan swasta yang independen untuk menilai menilai aset PTFI,” katanya.
“Seperti yang disampaikan gubernur,” lanjut dia, “akan mencari solusi bagaimana caranya kita nanti akan membayar pembelian saham.” Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan PT Freeport Indonesia telah menyampaikan penawaran nilai sahamnya terkait dengan kewajiban divestasi senilai 1,7 miliar dolar AS.
“Kemarin mereka menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban 10,64 persen senilai 1,7 miliar dolar AS,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Kamis (14/1).
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
