Makassar, Aktual.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) mendorong dan menekankan pentingnya tata kelola data pemerintah yang terintegrasi dengan kabupaten/kota di Sulsel.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel Amson Padolo di Makassar, Minggu, mengatakan, melalui tata kelola yang terintegrasi diharapkan membuat penyajian data lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, serta transparan.
Amson Padolo menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), perlu ada kebijakan tata kelola data pemerintah.
Hal ini dalam rangka mendorong pelaksanaan program SDI untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat serta daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.
“Pemahaman yang baik tentang peran dan fungsi statistik sektoral menjadi salah satu kunci keberhasilan tujuan yang diharapkan dalam Satu Data Indonesia (SDI),” ujarnya.
“Oleh karenanya aparatur pelaksana, baik sebagai walidata maupun produsen data statistik sektoral dituntut wajib menelaah dan memahami substansi teknis yang dianjurkan yang termuat di dalam perundangan tersebut,” sambung Amson.
Amson juga berharap pelaksanaan SDI nantinya dapat terintegrasi dengan kabupaten/kota dalam bentuk kerja sama aplikasi statistik sektoral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya juga berharap penyebaran informasi dapat semakin akurat, valid dan akuntabel, sehingga terwujud pelayanan yang prima bagi masyarakat”, harapnya.
Pemprov Sulsel juga telah melakukan raker peningkatan mutu dan statistik daerah bersama para perwakilan setiap daerah di Sulsel dan menghadirkan Kepala BPS Provinsi Sulsel.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Dede Eka Nurdiansyah
