Penagih Pajak Jadi Korban, Pemerintah Harus Kejar Wajib Pajak Bandel Tanpa Kompromi

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta aparat pajak agar tidak gentar mengejar wajib pajak (WP) bandel yang terus berupaya menghindari kewajiban membayar pajaknya (tax avoidance).

Pengejaran secara intensif harus dilakukan, terutama bagi WP bandel yang memiliki tunggakan nominal besar.

“Kami minta Ditjen Pajak agar terus melakukan upaya penagihan terhadap WP tanpa kompromi,” tegas Said di Jakarta, Rabu (13/4).

Komentar Said ini terkait dengan tewasnya Juru Sita Pajak Negara (JSPN), bernama Parada Toga Fransriano dan seorang anggota satuan pengamanan Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Sumatera Utara, ketika menjalani tugas penagihan pajak.

Menurut Said, kasus ini harus menjadi pecut bagi aparat pajak agar semakin intensif memburu para pengemplang pajak itu. Upaya teror semacam ini tentu harus dilawan.

“Kejadian ini tidak boleh ditolerir. Pelakunya harus diusut sampai tuntas. Apalagi tunggakan pajak (pelaku pembunuhan) sangat besar sekali mencapai Rp14 miliar,” terang Said.

Ia mengingatkan, upaya memburu pengemplang pajak ini tidak boleh dilakukan setengah hati. Pasalnya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

“Pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat,” ujar dia.

Karena itu, tegas Said, semua WP bandel siapapun itu harus ditagih kewajiban pajaknya. Apalagi pemerintah sekarang tengah berusaha agar target penerimaan pajak dan  cukai tercapai karena kontribusinya sangat signifikan.

Lebih lanjut Said menuturkan, peran pajak dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat besar. Bahkan sektor ini menjadi tulang punggung APBN.

Dalam APBN 2016, ia menambahkan, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.546,7 triliun.  Angka ini setara dengan 84,86 % dari total penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 trilliun.

“Dan salah satu fungsi pajak itu sebagai redistribusi untuk pemerataan,” ungkap anggota Komisi XI DPR ini.

Said mengaku, upaya mengejar penerimaan negara dari sektor pajak bukanlah perkara mudah. Untuk itu, dia berharap, aparat pajak  membuat terobosan cerdas sehingga WP maj terus membayar kewajiban pajaknya.

“Saya kira, ‘PR’ Ditjen Pajak (DJP) adalah memompa kesadaran masyarakat, terutama pajak orang pribadi karena nyatanya masih jutaan belum membayar pajak,” harap dia.

Ia juga mengapresiasi keputusan DJP yang menganugerahkan kenaikan pangkat istimewa bagi aparat pajak yang gugur saat menjalankan tugas negara.
“Iya, mereka berhak mendapatkan kenaikan pangkat otomatis,” pungkas Anggota DPR dari F-PDIP itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka