Penaikkan BBM Picu Penurunan Nilai Kompetitif Industri dan Daya Beli

Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah mengatakan bahwa tim ekonomi Jokowi-JK harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi.

“Pertama, ekonomi Amerika Serikat dan Eropa sudah semakin membaik, The Federal Reserves (FED) akan menaikkan bunga tiga hingga empat persen mulai tahun depan,” ujarnya di Mataram, Selasa (4/11).

Menurtnya, perpindahan modal besar-besaran harus mulai diantisipasi pemerintah. Bila dipertahankan Bank Indonesia (BI) menerapkan bunga tinggi supaya menarik pemodal, implikasi lain sektor rill dan kredit konsumsi masyarakat akan beralih ke bank-bank di ASEAN yang bunganya jauh lebih rendah pada era perdagangan bebas 2015.

“Kedua, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menurunkan nilai kompetitif industri dalam negeri dan menurunkan daya beli masyarakat,” tambahnya.

Hal itu akan menyebabkan konsumen lokal akan lebih nyaman membeli barang luar negeri yang lebih murah.

Pengalihan yang digambarkan sebagai subsidi sektor konsumsi ke sektor produktif dengan menerbitkan kartu pintar dan kartu sehat belum cukup untuk menutupi rendahnya nilai kompetitif industri dalam negeri dan daya beli masyarakat.

Keberadaan kartu itu tidak akan menjadikan masyarakat miskin lebih produktif. Seharusnya, pengalihan kompensasi kenaikan harga BBM yang merupakan faktor ekonomi, juga disiapkan produktivitas di sektor ekonomi, misalnya tersedianya lapangan kerja.

“Masak urusan perut digantikan dengan kesehatan dan pendidikan,” kata Firmansyah mengkritik kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM dengan peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal ketiga yang perlu dipertimbangkan pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, adalah rencana moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun, juga berperan mengurangi konsumsi yang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Faktor PNS, pemekaran daerah baru harus diakui menjadi pemicu konsumsi. Begitu juga dengan konsumsi kendaraan bermotor, perumahan dan faktor lainnya.

Menurut Firmansyah, tim ekonomi Jokowi-JK perlu realistis menentukan target pertumbuhan ekonomi.

“Saya kira rakyat tidak akan kecewa bila target tidak juga tinggi, namun berkualitas. Artinya benar-benar nyata berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat,” ujar Firmansyah yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan (PKEP) Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka