Jakarta, Aktual.co —Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Kepada para anggota dewan, buruh menuntut dilakukannya penaikkan Upah Minimun Provinsi (UMP) sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Mereka menuding selama ini kenaikan UMP tidak sesuai dengan KHL.
“Perhitungannya tidak sesuai. Selain itu upah buruh di kota sekitar Jakarta juga tidak bisa naik kalau DKI sendiri belum naik” kata sekjen KSPI, Mohammad Rusdi, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/10).
Bahkan dia mengancam akan menurunkan buruh dari seluruh kawasan Jabodetabek dan melakukan mogok massal, jika tuntutan buruh tidak dipenuhi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kata dia, upah buruh di DKI sampai saat ini tidak sampai Rp3 juta per bulan. “Karena itu kami meminta Pak Ahok bisa merealisasikan kenaikan upah menjadi Rp3 juta per bulan. Kalau tidak kami akan melakukan mogok nasional. Seluruh buruh akan keluar dari pabrik-pabrik,” ujarnya.
Dia juga mengatakan para buruh akan terus berunjuk rasa tiga hari berturut-turut mulai hari ini hingga Kamis, sampai tuntutannya dipenuhi.
Diberitakan sebelumnya, Ahok tetap tak bergeming dan menolak permintaan buruh untuk menaikkan UMP DKI tahun 2015 sebesar 30 persen. 
Saat menemui perwakilan buruh dari Forum Buruh DKI Jakarta (FBDKI) dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Ahok mengatakan UMP tidak bisa dinaikkan begitu saja.
Karena harus disesuaikan dengan tingkat KLH. Sedangkan angka KHL tiap tahun tidak bisa disamakan karena tergantung pada proyeksi inflasi. “Tadi kita diskusi saja. Dia langsung minta UMP naik 30persen, saya bilang gak bisa. Dasarnya apa? Kalau dibilang dulu bisa sampai 43persen itu kan karena soal KHL,” ujarnya, di Balaikota Jakarta, Selasa (21/10).
Setelah dilakukan survey, ujar Ahok, kemudian diketahui bahwa tingkat inflasi tahun ini rendah. Sehingga KHL dan UMP tidak akan naik secara signifikan di tahun depan.
“Kita mesti adil, gak bisa survey KHL tahun ini disamakan untuk UMP tahun depan. Kenaikan pasti kecil karena KHL-nya rendah. Hasil survey kita itu menunjukkan inflasi rendah. Nanti inflasi harus terus kita tekan di Jakarta,” tambahnya.

()