Jakarta, Aktual.com – Centre For Budget Analysis (CBA) meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) berlaku transparan dan menyediakan tim verifikasi profesional untuk menentukan penambahan jumlah masyarakat penerima subsidi listrik.
Perlu diketahui, sebelumnya pada APBN 2017 pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp44,98 triliun karena atas dasar rekomendasi data TNP2K mencabut sebayak 19 juta pelanggan yang dinyatakan tidak berhak di subsidi.
Sehingga Rp44,98 triliun diperuntukkan bagi 27,7 juta pelanggan. Namun kemudian hari, setelah menuai protes, Kementerian ESDM dan PLN melakukan penelusuran terdapat daya yang ada. Alhasi ditemukan tambahan yang berhak disubsidi (kekeliruan data) sebanyak 2,44 juta pelanggan rumah tangga.
Maka Pemerintah mengusulkan penambahan anggaran pada RAPBN-P sekitar Rp6,5 triliun. Tetapi DPR menambah anggaran itu menjadi Rp7,1 triliun dengan argumen barang kali masih ada penambahan lagi jumlah penerima subsidi. Maka dari itu CBA menilai ada celah dari penambahan ini disalahgunakan pihak tertentu.
“Buat PLN mengenai penambahan data tersebut juga harus ada lembaga yang melakukan verifikasi data tersebut. agar jangan sampai penambahan data ini disalahgunakan,” kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada Aktual.com, Minggu (16/7).
“Penambahaan data pelanggan PLN harus dicurigi sebelum ada lembaga yang memverifikasikan kebenaran data PLN tersebut,” tegasnya.
Sebagaimana telah dikatakan, pemerintah menerapkan kebijakan pencabutan subsidi listrik pada sebagian besar pelanggan 900 VA yang dianggap tidak berhak menerima subsidi.
Dari jumlah pelanggan golongan 900 VA sebanyak 23.04 juta, TNP2K merekomendasikan kepada pemerintah agar dicabut sebanyak 19 juta pelanggan. Sementara untuk pelanggan 450 VA yang berjulah 23.14 juta pelanggan, tidak mengalami pencabutan subsidi.
(Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
