Jakarta, Aktual.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan bahwa fenomena politikus yang menjabat sebagai bendahara umum atau wakil bendahara umum partai politik (Parpol) masuk penjara merupakan hal yang sering terjadi.
Hal itu menanggapi kasus OTT KPK terhadap Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Demokrat, I Putu Sudiartana, dua hari lalu.
“Karena memang ada problem pendanaan politik yang sangat kompleks,” kata Donal di sela-sela pelaporannya ke MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).
Sehingga, menjadi tidak heran ketika seorang menjabat bendara atau pun wakil bendahara sering kali dikejar target dalam mencari solusi pendanaan untuk Parpol masing-masing.
Bahkan, seorang bendahara atau wakil bendahara merupakan orang yang paling banyak disodori proposal kepentingan kegiatan internal partai, seperti musyawarah nasional, Mukernas, Kongres‎ ataupun agenda partai lainnya.
“Jadi, tagihan kepada bendahara kan menjadi sesuatu yang memicu mereka untuk mencari sumber-sumber pendanaan secara instan, yang paling instan adalah bekerja atas proyek-proyek APBN,” tandasnya.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
