Oleh karena itu, Fahri meminta kepada pemerintah seharusnya dapat melakukan konsolidasi kepada para ulama, agar isu kriminalisasi terhadap ulama dapat terpecahkan.
“Yang bertanggungjawab seharusnya Presiden, sehingga harus melakukan tabayun kepada para ulama,” pungkasnya.
Laporan: Teuku Wildan A.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
Andy Abdul Hamid