Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) melakukan teaterikal saat unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2). Dalam aksinya mereka menuntut KPK untuk menindaklanjuti laporan pengusutan kasus perpanjangan kontrak JICT yang terindikasi melanggar Undang-Undang dan berpotensi merugikan negara puluhan triliun rupiah. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz/16

Jakarta, Aktual.com — Panitia Khusus Pelindo II seakan mulai frustasi lantaran rekomendasinya terkait permasalahan di PT Pelabuhan Indonesia II belum didengar oleh pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo.

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak-pihak, yang tidak menjalankan rekomendasi Pansus. Salah satunya adalah soal pemecatan 30 karyawan PT Pelindo II.

“Jangankan ngomongin itu (pencopotan Rini Soemarno). Kita sudah memperjuangkan 30 orang karyawan pelindo II yang di-phk. Karena sebetulnya mereka ada persoalan. Itu saja belum,” ujar Rieke di gedung KPK, Kamis (10/3).

Dalam kesempatan kali ini, Rieke pun menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Pelindo II dibuat dengan pertimbangan integritas dan transparansi tanpa intervensi kepentingan apapun.

Sehingga, Presiden Jokowi tak perlu ragu untuk menjalankan rekomendasi pencopotan Rini Soemarno.

“Pansus sudah mengeluarkan rekomendasi. Dan rekomendasi Pansus ini berdasarkan hal-hal yang diungkap secara terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu