Jakarta, aktual.com- Dalam menghadapi tahun pemilihan umum (pemilu), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror mengambil pendekatan yang beragam, mulai dari lunak hingga keras, untuk mengatasi ancaman terorisme yang mungkin muncul.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri terus melaksanakan kegiatan yang mencakup strategi pendekatan soft approach hingga hard approach sebagai langkah pencegahan dan pengamanan yang biasa disebut dengan preventive strike.
“Dalam pelaksanaannya, kami terapkan strategi ini baik dalam skala nasional maupun internasional, termasuk dalam acara-acara besar seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan KTT ASEAN yang baru-baru ini berlangsung di Indonesia. Dengan arahan dari Bapak Presiden, upaya ini berhasil mencegah segala bentuk ancaman terorisme pada acara-acara tersebut,” ungkap Sigit.
Terkait Pemilu 2024, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus menerapkan strategi tersebut. Menyadari potensi politik untuk digunakan oleh kelompok-kelompok terafiliasi dengan terorisme, Polri mengantisipasi setiap perbedaan pendapat atau konflik, terutama jika terkait isu-isu SARA.
Sigit juga menyampaikan bahwa Polri secara aktif melakukan pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme (napiter). Kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama, serta melibatkan tokoh agama, menjadi bagian dari upaya untuk menerapkan langkah-langkah moderasi beragama dan mencegah penyebaran paham-paham radikal.
Dalam menghadapi aksi-aksi yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu dan membahayakan masyarakat, Polri telah menetapkan rencana penangkapan bagi pelaku-pelaku yang berusaha menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan.
“Seluruh anggota Polri, dengan dukungan dari Panglima TNI, selalu menjaga kewaspadaan, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi basis kelompok-kelompok teroris,” tegas Sigit.
Dengan mengadopsi pendekatan multifaset ini, Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung, sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak pilihnya dengan aman dan tenang. Semua pihak bersama-sama berupaya agar pemilu berjalan lancar tanpa gangguan dari aksi terorisme yang dapat membahayakan stabilitas dan keutuhan negara.
Artikel ini ditulis oleh:
