Jakarta, aktual.com – Pendidikan vokasi, yang diajarkan balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah dinilai merupakan solusi tepat dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai untuk industri di Tanah Air.
“Pendidikan informal dan vokasi melalui BLK menjadi solusi dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai di berbagai industri,” kata Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu [9/2].
Rahmad mengingatkan Presiden Joko Widodo telah berulang kali mencanangkan program pembangunan SDM sehingga pengembangan vokasi melalui BLK selaras dengan visi Kepala Negara.
Politisi PDIP itu berpendapat BLK bisa menjadi lokomotif untuk menciptakan kader bangsa yang bersiap mandiri dalam membangun wirausaha dan juga sebagai pekerja.
Dari data, lanjutnya, sekitar 40 persen lulusan BLK diserap dunia industri.
Jumlah itu, ujar dia, merupakan hal yang sudah cukup baik, karena sisanya bisa didorong dan disiapkan untuk menjadi wirausahawan baru.
“Banyak juga lulusan BLK ini yang mendirikan usaha bengkel sendiri, usaha percetakan bagi yang belajar desain grafis,” jelas Rahmad.
Ia mengemukakan BLK memang didorong tidak hanya menciptakan SDM siap kerja, namun juga siap dengan menciptakan usaha sendiri.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menyebutkan pihaknya memberikan bimbingan dan pelatihan bagi tenaga pelatih para siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) ketika magang di industri tempatnya bekerja.
Bimbingan dan pelatihan tersebut atas kerja sama antara Kemenperin dan berbagai pihak untuk membentuk tenaga pelatih master dan senior master yang akan membekali para instruktur atau karyawan industri yang telah memiliki kemampuan teknis bidang industri.
“Anak-anak yang melakukan praktik kerja industri itu tidak bisa dilepas begitu saja, yang mendampingi bukan gurunya, yang mendampingi adalah instruktur atau pelatih di tempat kerja. Jadi, mereka yang di industri harus diberikan pelatihannya. Ada ilmu pedagogi yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi mentor bagi siswa yang magang,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kemenperin Eko SA Cahyanto.
Menurut Eko, program tersebut diadopsi dari dual system yang dilakukan oleh Jerman, agar para siswa yang magang di industri dapat mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat di sekolah saat melakukan praktik kerja lapangan di industri.
Dalam hal ini, Eko menyampaikan bahwa para siswa tidak dapat dilepas begitu saja ketika mengikuti program pemagangan, sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Salah satunya yakni menciptakan infrastruktur kompetensi, yaitu mulai dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), asesor, hingga mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan.
“Itu kan merupakan rangkaian yang panjang dan membutuhkan peran berbagai pihak, di antaranya guru di sekolah dan mentor di tempat pelatihan kerja,” ungkap Eko.
Artikel ini ditulis oleh:
Eko Priyanto
