Jakarta, Aktual.com – Politisi sekaligus pendiri Partai Demokrat HM Darmizal MS menyebut mantan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat kebijakan yang memberatkan seluruh kader Partai Demokrat, terutama bagi para Ketua DPC dan DPD. Kebijakan tersebut terkait iuran yang dianggap banyak kader terlampau tinggi.
“Ada sesuatu yang dirasa dzalim dalam tanda petik, yang dirasakan oleh para ketua DPC dan DPD, saat kepemimpinan kedua SBY menjadi Ketua Umum. SBY membuat Peraturan organisasi (PO) yang berisi tentang kewajiban setiap fraksi di tingkat 1 dan 2 untuk membayar iuran ke DPP,” kata Darmizal kepada awak media Minggu (21/2) malam.
Menurutnya, besarnya iuran yang disetor tersebut memang variatif tergantung besarnya APBD di setiap daerah. Jika APBD-nya besar maka semakin besar pula iuran yang harus dikeluarkan.
“Semakin besar daerah dan terima APBD nya, ya tentu semakin besar iurannya. Hal ini terasa sangat memberatkan sekali bagi para DPC dan DPD” ungkapnya.
Darmizal pun menjelaskan PO resmi ini berlangsung saat SBY menjadi Ketua Umum dan Hinca Panjaitan jadi Sekjennya. Namun demikian, politisi senior ini enggan menyinggung urusan hukum dari kebijakan ini.
“Saya tidak mau masuk ke dalam ranah hukum. Yang jelas iuran dari para fraksi-fraksi itu sesuai dengan tingkatannya,” jelas dia.
Karena itu, bagi Darmizal, KLB tentu akan menjanjikan perubahan bagi kebijakan yang membebani kader tersebut. Dirinya yakin semua kader pasti akan mendukung langkah perbaikan pengelolaan partai berlambang Mercy tersebut.
********
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: A. Hilmi
