Bandung, Aktual.com – Isu lingkungan hidup masih menjadi salah satu persoalan yang rumit untuk dipecahkan, termasuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berbagai upaya dilakukan, termasuk menggandeng berbagai lapisan untuk mewujudkan penyelesaian persoalan tersebut.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemperov Jabar adalah menggelar seminar bersama persatuan wartawan Indonesia Pokok Kerja Gedung Sate. Seminar publik ini mengusung tema “Bagaimana Arah Pergerakan Hukum Lingkungan di Jawa Barat,” di Aula Barat Gedung sate, Selasa (22/11).
Seminar ini sebagai bentuk kepedulian wartawan untuk menjadikan Citarum Bestari dan penyelamatan lingkungan hidup di Jawa Barat yang merupakan salah satu fokus program Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
Hadir pada acara tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Kamar Dagang Indonesia, Polda Jawa Barat, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Barat, dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta perwakilan mahasiswa di beberapa kampus.
Pada pemaparaannya, Ketua BPLHD Jabar Anang Sudarna mengaku terus berusaha untuk menciptakan keseimbangan lingkungan hidup. Meskipun, tantangan di lapangan tak semudah yang diteorikan selama ini. Kepedulian masyarakat yang masih minim menjadi salah satu tantangannya.
Gerakan Tidak yang selama ini didengungkan masih perlu peningkatan kesadaran dari semua pihak, seperti Tidak menebang pohon, Tidak membuang limbah kotoran hewan ke sungai, tidak membuang limbah industri ke sungai, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai dan tidak membuang sampah ke sungai.
Menurutnya, selama tahun 2014 pun timnya memberikan sanksi administratif kepada 59 perusahaan/pelaku kegiatan yang melakukan pelanggaran.
“Penegakan hukum lingkungan terpadu di Jabar meningkat secara signifikan. Kita lakukan sidak lapangan ke beberapa industri yang berada di wilayah Sungai Citarum dan kegiatan penambangan di wilayah Jabar Selatan,” ujarnya dalam pemaparan dihadapan undangan yang hadir.
Gerakan yang dilakukan pemerintah ini pun terus dilakukan pihak pemerintah. Bahkan dengan menggandeng para penegak hukum, mereka terus berupaya memberikan efek jera dengan mempidanakan atau memperdatakan perusahaan atau industri yang melanggar hukum. Sayang, berbagai upaya sering kali harus kandas dan mentah kembali.
“Katika kita berurusan dengan perusahaan besar, nyawa taruhannya, tapi saya ancam balik mereka. Sayang, ketika masuk proses hukum, menjadi bebas murni bahkan dijatuhi hukum yang ringan,” kata dia.
Sementara itu, pihak Kadin menegaskan mendukung langkah penegakan hukum para pengusaha nakal. Bahkan, Katua Kadin Jabar, Agung Suryamal Sutisno mendukung juga langkah Satgas Penegakan Lingkungan Hidp Terpadu yang didalamnya ada Polda Jabar, Kodam III Siliwangi dan Kejaksaan Tinggi.
“Kami sebagai wadah pengusaha di Jawa Barat mendukung penindakan secara tegas dan keras kepada perusahaan perusak lingkungan supaya ada efek jera. Banyak okum pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, mereka bermain dengan hukum,” kata dia.
Laporan: Muhammad Jatnika
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
