Jakarta, Aktual.com – Masa depan demokrasi di negara-negara yang tergabung di ASEAN bergantung pada kepemimpinan di Indonesia.
Pendapat itu disampaikan Arif Susanto, peneliti dari Institut Pembangunan dan Demokrasi Indonesia.
“Indonesia harus menjadi pemimpin yang sesungguhnya dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi milik kita,” ucapnya dalam sebuah diskusi publik bertajuk “The Future of Democracy in ASEAN” di Jakarta, Selasa (23/6) malam.
Menurut dia, Indonesia seharusnya mampu berperan mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang muncul dari diri sendiri, seperti gotong royong dan permusyawaratan, untuk kemudian disesuaikan dengan Piagam ASEAN.
Sedangkan Kepala Yayasan Pusat Studi China (Centre for Chinese Studies Foundation) Rene Pattiradjawane berpendapat untuk berbicara demokrasi di ASEAN, keberadaan Indonesia terlalu penting untuk dikesampingkan.
“Demokrasi biarlah tumbuh sesuai dengan nuansanya. Menyampaikan gagasan dan pendapat adalah hal yang harus dikembangkan, terutama dari kaum muda,” katanya menjelaskan mengenai proyeksi demokrasi di ASEAN.
Menurut Rene, anak-anak muda adalah kelompok yang harus lebih terbiasa untuk menyampaikan pendapat tanpa harus menghina untuk persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan.
“Apalagi dengan adanya sosial media, kita jadi lebih mudah untuk masuk ke persoalan-persoalan demokrasi,” ucapnya.
Harison Citrawan, peneliti hak asasi manusia dari Kementerian Hukum dan HAM, mengingatkan tentang pentingnya isu HAM dalam ASEAN karena hal tersebut merupakan salah satu elemen penting dari pilar politik dan keamanan.
Menurutnya, dalam tiga pilar Piagam ASEAN, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, regulasi yang dibuat untuk mengejar visi MEA lebih fokus kepada ekonomi dibandingkan dengan pilar yang lain.
“Keberadaan tiga pilar ini merupakan kemajuan yang baik, tinggal bagaimana negara-negara ASEAN dikonsolidasikan untuk memperjuangkan ketiganya secara bersama-sama, ketimbang fokus pada pilar ekonomi semata,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
