Jakarta, Aktual.com – Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute Nuri Resti Chayyani mengingatkan perlu adanya upaya antisipasi terhadap potensi lonjakan inflasi pada Lebaran 2023 karena adanya penambahan masa cuti bersama dan kenaikan harga bahan pokok.
“Adanya potensi pergerakan masyarakat yang masif, terlebih aturan pembatasan mobilitas sudah tidak ada. Dengan adanya cuti bersama yang dimajukan dan jumlahnya ditambah, akan berpotensi menambah permintaan barang dan jasa,” kata Nuri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/3).
Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah yang semula empat hari pada tanggal 21, 24, 25, dan 26 April 2023 diubah dan ditambah satu hari menjadi tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023.
Nuri mengatakan jadwal cuti bersama yang telah resmi diubah dapat berdampak pada inflasi jika tidak diantisipasi dengan tepat. Menurutnya, masyarakat sudah banyak yang memesan tiket transportasi jauh-jauh hari dan mereka harus mengubah tanggal perjalanannya setelah ada perubahan masa cuti bersama.
Hal tersebut, kata Nuri, akan membuat pengeluaran meningkat, sehingga turut menambah perputaran uang di masyarakat.
“Tidak sedikit masyarakat yang menggunakan tabungan atau dana darurat untuk mengatasi hal ini. Akibatnya, jumlah uang yang beredar akan bertambah sehingga bermuara pada inflasi,” ujar dia.
Selain ditimbulkan oleh peningkatan jumlah uang beredar dan meningkatnya permintaan uang dari masyarakat, kata Nuri, inflasi juga dapat disebabkan oleh ketersediaan bahan pangan selama Ramadhan dan Lebaran.
Dia menyampaikan jika bahan pokok seperti beras, telur, daging ayam ras, cabe rawit, mengalami kendala stok dan kenaikan harga, maka akan memperparah kondisi inflasi yang saat ini berada di 5,47 persen (year on year).
“Untuk menjaga inflasi agar tidak terlalu tinggi, dan tetap sejalan dengan daya beli masyarakat, maka Tim Pengendali Inflasi yang telah dibuat oleh Bank Indonesia, perlu berkoordinasi dengan pimpinan daerah tujuan pemudik agar menjaga ketersediaan bahan pangan dan harga terkendali,” kata Nuri.
Selain itu, kata Nuri, kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan komoditas seperti daging ayam, telur, dan cabe rawit dapat mencukupi permintaan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang tinggi agar melakukan terobosan kreatif, di samping menerapkan sembilan langkah pengendalian inflasi.
Tito mencontohkan terobosan kreatif yang dapat dilakukan oleh pemda itu adalah melaksanakan gerakan pertanian urban. Sedangkan sembilan langkah pengendalian inflasi di antaranya menggelar rapat tim pengendalian inflasi daerah, operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial, subsidi transportasi, dan menjalin kerja sama antardaerah.
Tito menekankan berbagai terobosan tersebut sangat diperlukan, apalagi saat ini terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas karena tingginya permintaan barang/jasa pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas yang perlu diwaspadai di antaranya beras, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih.
Untuk mengatasi hal tersebut, Tito terus mendorong pemerintah daerah bersama masyarakat untuk melakukan gerakan menanam.
“Di kota pun, bisa dibuat gerakan menanam cabai. Saya paham beberapa kota melaksanakan pertanian urban, perkebunan di perkotaan, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, gang-gang, dibuat polibag-polibag untuk produksi menanam cabai,” kata Tito.
Pada Februari 2023, inflasi nasional secara tahunan terkendali di 5,47 persen (yoy). Inflasi itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Januari 2023 yang mencapai 5,28 persen (yoy).
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arie Saputra
