Jakarta, Aktual.com – Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara, ragu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, berani memutus kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia.
“Saya lihat berdasarkan profil pemerintah saat ini, tidak akan berani menghentikan kontrak karya dengan Freeport,” ujar Marwan dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12).
Ketidakberanian tersebut, terbukti dengan penandatangan MoU jelang renegosiasi dengan PTFI. MoU itu terkait komitmen Freeport untuk pembangunan smelter, divestasi saham, local conten dan perluasan wilayah.
“MoU ini sudah ditandatangani. Artinya ini tanda-tanda bahwa pemerintah kita sudah takluk,” lanjut Marwan.
Namun, Marwan tidak terlalu mempersoalkan pemerintah Jokowi-JK atau tidak. Menurut Marwan, yang penting kerjasama tidak terlalu merugikan kepentingan dalam negeri.
“Bahasanya jangan perpanjang kontraklah. Tapi renegosiasi. Kita mau saham 51 persen, kita mau royalti besar, kita mau kerusakan lingkungan ditanggung Freeport, itu saja,” ujarnya.
Ditambahkan Marwan, solusi renegosiasi yang menguntungkan, sempat dibahas oleh petinggi Freeport. Marwan pun menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih mengambil solusi tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
