Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Joko Widodo harus jujur menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Bukan sebaliknya memberikan informasi keliru menggunakan modus subsidi BBM membebani APBN.
“Jangan sampai karena masyarakat kekurangan informasi ‎tentang segala hal yang terkait dengan harga BBM, Pemerintah melakukan segala modus untuk menaikkan harga BBM,” tegas Ketua Presidium GMNI Twedy Noviady Ginting, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/11).
Diungkapkan, apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi mengenai rencana kenaikan BBM mempunyai argumentasi yang sama dengan pemerintahan sebelumnya. Yakni bahwa subsidi BBM terlalu membebani APBN ‎lalu meyakinkan publik akan mengalihkan alokasi subsidi BBM ke sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
“Alasan tersebut tidak berdasar dan hanya modus untuk menaikkan harga BBM,” jelasnya.
Twedy mengungkapkan bagaimana modus operandi pemerintahan lama melalui argumentasi bahwa subsisdi BBM 2013 dialihkan untuk rakyat miskin berupa beras miskin, BSM, PKH dan BLSM. Besarnya subsidi yang diusulkan Pemerintah ke DPR dalam RAPBN-P 2013 mencapai Rp 66,8 triliun. ‎Anggaran Raskin sebesar Rp 21,9 triliun, ‎PKH sebesar Rp 3,6 triliun, ‎BSM sebesar Rp12 triliun, dan ‎BLSM sebesar Rp11,6 triliun serta I‎nfrastruktur Dasar sebesar Rp17,7 triliun. 
Sementara ‎Pinjaman Luar Negeri untuk Program MP3EI, yakni Program ketahanan ekonomi, investasi dan bantuan sosial di Indonesia sebesar USD 2 Miliar, kurs Rp. 9170 per USD yakni sekitar RP 18,340 triliun (‎Tempo, 19 Juni 2013).‎ Dan pada APBN 2014 subsidi BBM yang ditanggung oleh mencapai Rp 291,1 triliun, infrastruktur Rp 206 triliun, pendidikan Rp 131 triliun.
Di sisi lain, merujuk data UNESCO, lanjut Twedy, jumlah anak Indonesia yang putus sekolah di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 160.000 anak, dan meningkat pada tahun 2011 yang mencapai 260.000 anak. Dan angka tersebut semakin meningkat di tahun 2013 yang mencapai angka 1,3 juta anak terancam putus sekolah.
Tingginya jumlah anak putus sekolah ini karena faktor ekonomi‎ keluarga, mahalnya biaya pendidikan dan lokasi sekolah yang sulit terjangkau. 
‎Selanjutnya, Gini Ratio tahun 2012 sebesar 0,41 dan pada tahun 2013 sebesar 0,413. Angka tersebut menunjukkan status quo yang artinya upaya pemerintah untuk mengatasi tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh gagal.
“Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dana dari pengalihan subsidi BBM tidak jelas,” demikian Twedy.

()

()