Pengamat: Apapun Alasannya, Pembentukan Holding Migas Harus Dihentikan

Jakarta, Aktual.com – Berbagai kalangan telah meminta pemerintah agar menghentikan rencana pembentukan holding migas, termasuk Pengamat Energi dan Kebijakan Publik, Agus Pambagio turut menolak rencana Kementerian BUMN tersebut.

Agus mempertanyakan motif dibalik pemaksaan holding itu. Padahal dalam kajiannya, holding tersebut tidak memberikan jalan solusi terhadap berbagai permasalahan energi yang dihadapi bangsa Indonesia.

“Rencana holding ini harus dibatalkan. Enggak usahlah itu (diteruskan). Apa alasannya supaya Pertamina bisa pinjam (utang) lebih banyak? Ya sampai kapanpun pokoknya batalkan holdingisasi itu,” kata dia, Senin (21/11).

Menurut Agus, seharusnya kinerja pemerintah lebih diarahkan pada peningkatan produksi sektor migas yang kian terus mengalami penurunan. Saat ini lebih dari 50 persen konsumsi BBM dalam negeri dipenuhi dari impor, begitupun pemenuhan konsumsi LPG sekitar 70 persen juga didapati dari impor.

“Produksi minyak kita cuma 830 ribu barel per hari. Dari dulu sudah saya bilang, kalau Pertamina fokus saja lah ke hulu, kemudian PGN hilirnya. Masalah hulu itu pelik. Karena harus mencari sumber kilang baru. Fokusnya ke situ saja. Sekarang kan dia hanya ngelola kilang-kilang tua,” katanya.

Agus juga memprediksi bahwa negara akan mengalami kerugian yang mengerikan jika rencana holding itu tetap dilanjutkan.

“BUMN Tbk akan hilang. Silahkan hitung tuh berapa nilai PGN. Ini nanti akan mudah dimainkan oleh para makelar. Dan kerugiannya? Silahkan hitung sendiri kalau berani, pokoknya mengerikan,” ujarnya.

Agus justru memberikan solusi agar industri Migas bisa lebih baik, yakni dengan membuat PGN lebih kuat lagi. Dengan cara memperbaiki hilir gas, perkuat dan dorong PGN memperluas jaringan gas di berbagai wilayah.

“Adapun dengan permudah perizinan pembangunan infrastruktur pipa gas. Salah satu kendala tidak meratanya infrastruktur gas adalah perizinan, PGN mau bangun pipa gas tapi tak diberi izin. Harus lelang, dan yang menang lelang bukan BUMN atau perusahaan kompeten di bidang infrastruktur gas,” tambah Agus.

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka