Jakarta, aktual.com – Pengamat kebijakan publik dari UIN Alauddin Makassar Jalaluddin B. mengapresiasi upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin meratakan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Saya melihat niat dan upaya untuk meratakan pembangunan itu perlu diapresiasi, walaupun dirasa terlambat,” ujar Jalaluddin, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (4/12).

Menurut dia, kebijakan pembangunan di Tanah Air saat ini yang dilakukan salah satunya melalui pemerataan pembangunan infrastruktur ke semua daerah memberikan dampak positif, seperti pergeseran investasi dari wilayah barat Indonesia ke timur. Dengan demikian, ujar dia, wilayah timur mulai dilirik oleh para investor, baik investor domestik maupun asing.

Jalaluddin pun menilai wilayah timur Indonesia sebenarnya memang berpotensi untuk mendapatkan banyak investasi karena sumber daya alam di sana yang begitu melimpah. Akan tetapi, kata dia, sebelumnya sumber daya alam itu belum dikelola secara baik oleh pemerintah.

“Paling tidak, telah timbul kesadaran ekualitas dari pemerintah saat ini terhadap barat dan timur yang dulu sangat mustahil didapatkan,” ujarnya.

Jalaluddin berharap sistem pemerataan pembangunan yang dihadirkan oleh pemerintah dapat mengedepankan prinsip berkeadilan, yakni bisa pula dinikmati oleh masyarakat kelas bawah.

“Perlu diingat, prinsip pembangunan itu adalah mengubah sudut pandang si miskin agar bisa bergerak seperti si kaya dan pada akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan yang sama,” ujar dia.

Di samping itu, tambah dia, upaya pemerataan pembangunan ke depannya perlu senantiasa ditingkatkan karena masih ada sebagian wilayah timur Indonesia yang belum tersentuh pembangunan.

Ia lalu mengimbau pemerintah agar tidak hanya berpihak dan memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat kalangan atas, tetapi juga masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah.

“Saya melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah perlu ditingkatkan. Jika tidak, bisa dipertahankan. Tapi sekali lagi, kebijakan itu harus sensitif terhadap kepentingan rakyat kecil, bukan semata orang elit,” ucapnya.

Jalaluddin mencontohkan keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah itu dapat dihadirkan oleh pemerintah melalui pemberian fasilitas bagi mereka agar dapat berjualan di area jalan tol.

“Misalnya, jalan tol. Umumnya, itu kan digunakan untuk mereka yang punya kemampuan ekonomi ke atas. Saya kira, pemerintah perlu menghidupkan ekonomi, menghidupkan ekonomi kecil. Misalnya, berani tidak pemerintah memfasilitasi pedagang kecil di jalan tol yang selama ini dikuasai oleh minimarket,” ucap dia.

Berikutnya, Jalaluddin juga mengimbau pemerintah agar menghadirkan kebijakan yang dapat menjamin rakyat kecil di wilayah timur Indonesia menikmati hasil dari pembangunan yang semakin merata dan tingkat investasi yang semakin tinggi itu.

Dengan demikian, kata dia, hal-hal tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

(Antara)

(Rizky Zulkarnain)