Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Agus Piyo mengatakan Presiden Joko Widodo harus lakukan hukuman mati. Sebab, realitas politik lebih menguntungkan Jokowi untuk lakukan hukuman mati.
“Yang harus dilakukan Jokowi, untuk kepentingan politik harus lakukan hukuman mati agar dia tidak dkatakan plintat plintut,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (28/4).
Menurutnya, eksekusi mati ini adalah dampak tuntutan dan dkungan dari lingkungan domestik dan luar negeri yang jika di kalkulasi lebih banyak mendukung hukuman mati.
“Sisi internasional tidak merugikan Jokowi karena masih ada alternatif. Sekarang bagaimana dampaknya, ini penting bagi penganut HAM yang bersifat universal,” kata Agus
Agus mengatakan negara-negara yang melarang hukuman mati sebagai hukum pidana menganggap pemerintah Indonesia tidak bermartabat, sehingga hubungan diplomasi terutama di negara barat agak sedikit berkurang ketimbang pada masa SBY.
“SBY kan merangkul semua, bahkan saya dengar SBY batal berpidato di Australia karena kemudian Jokowi melaksanakan eksekusi mati,” katanya
“Jadi memang ada dua kebijakan berbeda antara Jokowi dan SBY. Kalau SBY tidak menghukum mati karena mempunyai pertimbangn positif untuk membuat Indonesia setara dengan negara-negara yang menganut HAM universal. Jokowi tidak, dampak negatifnya memang kita tidak lagi di anggap oleh negara barat terutama dalam penekanan HAM,” ungkapnya
Kemudian, lanjut Agus, akhirnya Indonesia tidak lagi punya semacam tuntutan moral ketika warga negaranya di hukum mati di luar negeri. Misal, Indonesia protes dan tentunya negara lain juga melakukan argumentasi.
“Warga luar saja di hukum mati lalu kalau WNI di hukum mati protes. Jadi kemudian kita kehilangan landasan argumentasi yang jelas untuk melarang negara lain menghukum mati warga negara kita,” tuturnya
Sementara itu, Agus menyarankan kepada PBB agar bersikap adil jangan hanya negara besar yang di akomodasi membla kepentingannya. Namun, warga negara di negara kecil seperti Indonesia mestinya dibela.
“Saya kira memang Jokowi punya argumentasi terlepas dia tidak menganut HAM universal. Dia pnya argumen PBB tidak fair. Saya prediksi dia (Jokowi) pasti akan melakukan hukuman mati karena dukungan lebih tinggi,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
