Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy mengkritik sikap DPRD DKI Jakarta, yang langsung berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembahasan APBD DKI 2015.
Noorsy mengatakan, sebagai representasi partai politik, anggota DPRD harusnya ‘membiarkan’ Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur DKI Jakarata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengirimkan draft APBD yang disebut-sebut ‘versi Ahok.
“Kalau buat saya kalau mau main politik biarin aja Ahok mengajukan kayak gitu. disahkan, toh kembali ke mereka (DPRD),” kata Noorsy di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
Setelah itu DPRD, kata Noorsy, justru harus memiliki bukti kuat bahwa apa yang diserahkan Ahok ke Kemendagri itu berbeda.
“Sehingga disitu dapat bukti nilai ini yang gua setujui ini yang diajukan, ini main politik cantik namanya,” katanya memberikan saran.
Justru dengan langkah DPRD yang buru-buru berkirim surat, kata dia, mengindikasikan ada yang tidak benar dalam proses APBD DKI.
“Kenapa DPRD terburu-buru, tergopoh-gopoh. Disitulah perlu audit independen,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
