Jakarta, Aktual.com – Pemerintah diminta segera terapkan tiga strategi penting untuk efektifkan “dwelling time” atau waktu tunggu pelayanan kapal dan barang di pelabuhan Indonesia.
Saran itu disampaikan pengamat strategi ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Sari Wahyuni.
Sari yang juga Pengelola S3 Stratejik FEUI mengungkapkan, ketiga strategi untuk mengefektifkan “dwelling time” bagi perekonomian nasional, yakni:
Pertama, ketika barang masuk ke pelabuhan Indonesia, sudah harus dilakukan koordinasi sejak awal. Mulai dari “clearing” dokumen hingga kuantitas barang dan waktu tiba barang.
Lalu “loading” barang yang jelas dari satu kapal ke pelabuhan, dan sebaliknya. Dalam hal ini, ujar dia, IT sistem harus mendukung integrasi pelabuhan dan semua dokumen sudah harus dipersiapkan sejak awal.
“Pada bagian ini, kita sudah harus menyediakan insentif bagi setiap aktifitas dan administrasi barang,” kata Sari, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).
Menurut dia, insentif yang bisa diberikan belum tentu dalam bentuk dana. Tetapi bisa dalam bentuk kemudahan dan penurunan biaya.
Misalnya, di Singapura tingginya tarif inap kontainer di pelabuhan adalah tingginya tarif inap kontainer di pelabuhan sehingga mau tidak mau importir harus segera mengeluarkan barang secepatnya dari pelabuhan.
Kedua, ketika barang sudah masuk ke pelabuhan, prosesnya harus cepat dilakukan yang mana sistem di pelabuhan harus memiliki pengatur sistematis bagi kegiatan di pelabuhan, yang juga harus diikuti oleh sumber daya manusia (SDM) mumpuni.
Dengan demikian, operasional kegiatan di pelabuhan bisa dilakukan selama 7 hari seminggu dan 24 jam sehari.
Ketiga, tindakan “post custom”. Yaitu adanya perhitungan jelas tentang kegiatan pasca pelabuhan. “Artinya, ada upaya untuk me-‘maintenance’ investor yang telah menggunakan jasa pelabuhan Indonesia. Tujuannya agar investor kembali lagi menggunakan jasa pelabuhan Indonesia yang semakin kompetitif,” papar dia.
Agar bisa berjalan baik sesuai harapan, ujar Sari, ketiga strategi itu perlu dijalankan sekitar 1-2 tahun secara konsisten dan terpadu.
“Tentu saja makin cepat, makin baik karena kita harus bersaing dengan Singapura yang hanya 1 hari dan Malaysia 2 hari,” ujar dia.
Dia yakin, jika pemerintah Indonesia ingin mempercepat “dwelling time” di pelabuhan, langkah-langkah konkret harus segera diwujudkan.
Jika pemerintah konsisten menerapkan tiga strategi tersebut, “dwelling time” akan mencapai paling tidak 3 hari. Namun, akan lebih baik jika bisa lebih cepat lagi sehingga daya saing Indonesia menjadi makin cepat dan meningkat.
Kata Sari, tingginya “transaction cost” atau biaya transaksi di Indonesia, ditambah lagi “high cost economy” di berbagai sektor akan makin merugikan negara dan tentu saja investor yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.
Terkait dengan kondisi kerja di Indonesia, Sari yang juga Ketua Tim Peneliti International Labor Organization (ILO) menambahkan, bahwa kondisi kerja di Indonesia ternyata lebih parah daripada negara lain, seperti Vietnam.
Oleh karena itu, seluruh kementerian/lembaga terkait harus bekerja sama dengan donor internasional agar tercipta transfer of knowledge bagi pemerintah Indonesia.
“Tujuannya meningkatkan kondisi kerja nasional menuju kondisi kerja yang diharapkan,” katanya lagi.
Oleh karena itu, kata dia, penerapan ketiga strategi tersebut harus didukung oleh berbagai kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Koordinator Kemaritiman, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan beberapa kementerian/lembaga lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
