Dalam aksinya para driver Grabike meminta perusahaan menaikkan tarif dari Rp 1.500 per kilometer menjadi Rp 2.500 per kilometer, Forum Gabungan GrabBike Bersatu juga meminta perusahaan mempekerjakan lagi driver GrabBike yang diputus kemitraannya karena aksi one day no bit atau tidak beroperasi pada tanggal 16 Desember 2016 lalu. AKTUAL/Munzir

Malang, Aktual.com – Pengamat Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Malang Nurini menyatakan Grab terindikasi melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) jika aplikator jasa layanan transportasi dalam jaringan (daring) atau online ini terbukti melakukan unsur kesengajaan pada kasus order fiktif di Malang.

“Ada unsur kesengajaan dilakukan aplikator jika pemilik usaha telah mengajukan permintaan pindah alamat, tetapi aplikator belum mengubahnya. Grab bisa terjerat pasal 55 dan 56 KUHP,” kata Nurini, di Malang, Ahad (4/8).

Hanya saja, lanjutnya, jika dilihat lagi, apa memang sudah dilaporkan ke aplikator atau belum.Kalau sudah dan sengaja tidak ditutup berarti ada unsur kesengajaan dari aplikator. Harusnya aplikator segera mengubah setelah ada permintaan penutupan.

Tapi, kalau membiarkan berarti melakukan pembantuan, apalagi pasti dia punya kewenangan melakukan suspend ke driver ojek onlinenya.

Dalam hal ini, kata Nurini, memang driver yang melakukan order fiktif merupakan pelaku utama. Namun, jika aplikator sudah menerima laporan dan membiarkan, berarti aplikator turut serta dalam melakukan tindak pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS