Jakarta, aktual.com – Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro berharap kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi.
“Harapan kita semua Kemenkumham melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi,” ucapnya saat menghadiri dialog aktual.com, Jumat (26/11) sore.
Selain itu, Gigih juga meminta kepada Kemenkumham agar bisa sering-sering turun ke UPT agar kebijakannya bisa dijalankan dan dipatuhi dengan baik.
“Kemenkumham juga harus sering-sering turun sampai ke UPT agar kebijakan-kebijakan dijalankan dan dipatuhi dengan baik,” pintanya.
Selanjutnya, ia meminta kepada Kemenkumham untuk menyelenggarakan akses pengaduan publik agar publik dapat melaporkan seluruh pelanggaran pelayanan publik dan praktek korupsi seperti jual beli jabatan.
“Saya pikir Kemenkumham juga harus ada (saluran) pengaduan publik,” ucap Gigih.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
