Jakarta, Aktual.com —Paket kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah dinilai bersifat jangka panjang. Sementara itu, untuk mengangkat angka pertumbuhan ekonomi yang buruk diperlukan kebijakan ekonomi jangka pendek.
Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, A Prasetyantoko, dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Melepas Tekanan Berat Ekonomi’ di bilangan Tebet, Jakarta, Sabtu (19/9).
Menurut Prasetya, seharusnya pemerintah memiliki formula kebijakan jangka pendek yang relevan dengan paket 134 kebijakan. Pasalnya, dia menilai jika paket kebijakan yang dicetuskan 1 September lalu, tidak akan bisa berjalan sempurna jika tidak ditunjang dengan kebijakan jangka pendek.
“Ini kebijakan yang orientasinya jangka panjang. Jadi memang dia nggak bisa sendirian, paket regulasi 134 ini tidak bisa sendiri-sendiri. Mereka mestinya punya resep, dapat disinkronisasi dengan paket kebijakan,” papar Prasetya.
Dia menilai, yang menjadi penyebab merosotnya pertumbuhan ekonomi berada di sektor keuangan. Nah, dalam paket 134 kebijakan itu Prasetya melihat lebih ke arah sektor riil.
“Program jangka pendek yang paling mengganggu, sektor keuangan. Nah yang didalam kebijakan itu sektor riil bukan sektor keuangan,” jelasnya.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2015 melambat 4,67 persen. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 5,15 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada kuartal I 2015 yakni 4,71 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
