Blok B, kata Mamit, adalah sumur-sumur tua, maka dibutuhkan biaya dan juga teknologi untuk terus menjaga dan meningkatkan produksi. Ini membutuhkan biaya dan pengalaman yang kuat.
“Makanya, harus mencari partner yang kuat secara teknis dan liquid pendanannya,” tegasnya.
Pendapat yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Dalam pengelolaan Blok B ini Pemerintah Daerah harus transparan, apakah sepenuhnya dikelola, atau justru memberikan pengelolaan kepada Group Bakri.
“Pertamina dan pemda Aceh harus transparan,” kata Marwan.
Terkait alih kelola blok migas yang seringkali digunakan elit untuk mengambil untung, Marwan pun meminta DPR RI maupun DPRD setempat harus bersuara.
“DPR RI dan DPRD Aceh harus bersuara! Setiap ada penyerahan blok harus jelas signature bonusnya. Bakrie bayar berapa?” ungkap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
