Jakarta, Aktual.com – Pengamat intelijen Nuning Kertopati Susaningtyas mengatakan sepakat dengan warning yang dikeluarkan oleh mantan Kepala BIN Hendropriyono, akan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi nasional pasca Idul Fitri ini.
Terlebih, jika isu reshuffle terkait dengan kabinet Jokowi-JK terus dihembuskan yang menjadi dorongan publik.
“Menurut saya isu reshuffle bila tidak benar-benar dilakukan sebaiknya jangan didengungkan karena membuat sitiuasi tidak sehat dan dampaknya para menteri akan bekerja separuh hati. Krisis sosial memang alangkah mungkin terjadi bila krisis ekonomi pasca Lebaran berkelanjutan,” ucap Nuning, saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (15/7).
“Kita memang tidak akan seperti Yunani tapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa saja membuat situasi tidak kondusif bagi Kamtibmas utamanya,” tambah dia.
Mantan anggota DPR ini pun, tidak mempersoalkan pernyataan Hendropriyono yang ditujukan kepada kepala BIN baru, Sutiyoso ikhwal potensi terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu kepada publik.
“Saya rasa pernyataan beliau bersifat mengingatkan/warning. Secara semua partai politik kan lagi heboh reshuffle, kalau mau dilaksanakan jangan didahului dengan kegaduhan (politik),” ujarnya.
Oleh karena itu, sambung dia, jika presiden berniat untuk mengembalikan ekonomi nasional dengan merombak kabinet, setidaknya menjadi kesempatan Presiden Jokowi untuk menempatkan menteri yang mempuni dibidangnya.
“Apa dengan reshuffle dipastikan situasi bisa lebih baik?. Pengganti menteri harus orang yang mempuni tidak usah lihat dari parpol apa yang penting bagus untuk bangsa negara,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono memberikan peringatan kepada Sutiyoso, Kepala BIN yang baru dilantik; akan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Dimana krisis ini bisa terjadi pasca Hari Raya Idul Fitri atau saat perombakan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Bisa juga terjadi saat pelaksanaan pilkada serentak, kedepan.
“Jika terjadi adanya rush terhadap perbankan nasional. Kemudian demonstrasi besar di pusat dan di berbagai daerah. Selain itu indikasi ekonomi kita yang melambat, antara lain terlihat dari nilai transaksi yang sampai drop 18 persen. Ada 17 pabrik sarung Majalaya yang tutup, karena tidak mampu lagi beli bahan baku importnya,” terang Hendropriyono, pada Kamis (9/7).
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
