Jakarta, Aktual.co — Pengamat Populi Center Nico Harjanto mengatakan jabatan hanya akses memanifestasi anggaran pascapemilu. Pasalnya, dewan perwakilan daerah merasa yang paling berwenang menentukan penggunaan anggaran tersebut dengan latar mewujudkan aspirasi rakyat.
“Pada dasarnya politik anggaran adalah manifestasi anggaran pasca pemilu yang memperebutkan ‘resources’ ekonomi, jabatan hanya akses,” ujar Nico pada diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (21/3).
Nico menyebutkan, para perwakilan daerah tersebut seolah berlomba-lomba mengatur anggaran karena keuangan negara menjadi sumber paling besar untuk menutupi biaya politik.
Menurutnya ada dua yang dipikirkan perwakilan daerah sebagai penerima anggaran. Pertama, anggaran adalah masih administasi pemerintahan artinya bagaimana ‘resources’ atau sumber itu digunakan. Kedua, pemahaman demokrasi lektoral, uang adalah bagian dari kebebasan aspirasi. Jadi, uang adalah instrumen aspirasi maka para wakil rakyat merasa paling berhak untuk menggunakan.
“Jadi kalau pemerintah pusat mainkan pajak, perwakilannya itu yang gencar,” katanya
Sementar itu, ia menilai bahwa rencana pemerintah sekarang ini bermacam-macam. Pertanyaannya, alokasi nya tidak memenuhi keinginan rakyat.
“pemerintaham sekarang ekspansif rencananya macem-macem uangnya tapi darimana ? lalu, DPRD merasa yang menentukan aspirasi rakyat itu. kembali pada prinsip apakah benar perwakilan ini mengaspiarasi rakyat ? apa mengambil untung dari administrasi masyarakat ?,” katanya lagi
Nico menambahkan, anggaran ini berada di bawah ekskutif dan legislatif. Terkait, anggran daerah yang kurang efektif, ia menyebut di daerah lebih kecil daripada di kota, maka komunikasi harusnya lebih mudah.
“DPRD hanya membahas memberikan persetujuan berarti kalo daerah nggak punya APBD nanti di ambil alih Mendagri. Jadi kalo DPRD tidak mau membahasnya dengan mendagri maka yang keluar peraturan gubernur. Ini kekalahan DPRD memberikan kewenangan ke Mendagri,” tuturnya
Artikel ini ditulis oleh:
