Jakarta, Aktual.co —Presiden RI Joko Widodo harus berani mereshuffle menteri yang dianggap bermasalah.
Disampaikan pakar ekonomi politik global dari Martapura Institute, Bonnie Setiawan, reshuffle harus dilakukan dengan kriteria dan pemilihan yang jelas.
“Dia sedapat mungkin bisa menetapkan kabinet yang baik menurut publik, rakyat,” kata Bonnie, di Jakarta, Minggu (26/10).
Dijelaskannya, orang-orang yang dianggap bermasalah di kabinet akan dinilai dalam enam bulan pertama.
Jika dalam waktu enam bulan menteri-menteri tersebut tidak bisa menjalankan seperti yang diinginkan oleh presiden, harus segera diganti.
“Digantinya dalam kurun waktu 6 bulan. Karena rakyat harapannya sudah terlalu melambung,” jelas Bonnie.
Jokowi, ujarnya, bisa langsung menunjuk orang lain yang lebih bagus sesuai dengan kepentingan presiden sendiri.
“Jadi anggap aja ini transisi,” jelasnya.
Bonnie juga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus memonitor menteri-menteri yang dipilih presiden.
“KPK hire saja terus menerus, monitor menteri-menterinya. Jadi, orang-orang yang ngga baik itu kan lama-lama jengah sendiri dia di monitor terus sama KPK,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
