Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, pembagian jatah yang dilakukan Jokowi bagi orang –orang yang menjadi bagian penting kesuksesannya menjadi Presiden ternyata tidak hanya sebatas kursi jabatan, ada juga yang berbentuk tender seperti halnya perusahaan otomotif asal Malaysia “PROTON” yang telah membuat kesepakatan dengan PT Adiperkasa Citra Lestari yang akan menjadi perusahan mobil nasional (Mobnas). Menurut Jajat, kecurigaan masyarakat terhadap MoU tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya, semua terjadi pada saat bersamaan, dan seolah sudah disusun dengan baik dengan memanfaatkan satu isu besar yaitu konflik KPK vs Polri.
“Pada saat publik terfokus pada isu tersebut ada beberapa kejadian besar yaitu perpanjangan MoU PT Frerport, MoU Proton jadi mobnas, serta penambahan anggaran BUMN,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (12/2). Jajat menilai, pemanfaatan isu besar yang seolah sengaja dibuat terus berlarut tersebut menguntungkan Jokowi untuk melakukan deal – deal dengan para pendukung politiknya. Jika memang tidak benar kalau Proton akan menjadi mobnas seperti yang disampaikan Jokowi, tidak mungkin dalam waktu yang berdekatan pasca pendatangan MOU Proton langsung melakukan pelebaran jaringan bisnisnya di Indonesia. “Pembagian jatah bagi pentolan pendukungnya dalam pilpres yang lalu terus menerus dilakukan Jokowi. Meskipun secara hukum tidak salah, namun sangat bertentangan dengan apa yang diucapkan sewaktu kampanye, bagaimana mungkin bisa mewujudkan yang di cita-citakan jika semua janji yang diucapkan nyatanya dengan mudah dilanggar. Ini sama saja Jokowi melanggar amanat pendiri bangsa, bukannya menjadikan Indonesia berdaulat malah dikembalikan ke bangsa terjajah.” tutup Jajat.
Artikel ini ditulis oleh:
