Jakarta, Aktual.co — Ditengah tuntutan rakyat untuk mewujudkan Nawa Cita dan Trisakti yang pernah dijanjikan, rupanya Presiden Joko Widodo lebih cerdik dengan merubahnya menjadi Trikartu sakti.
“Dengan cekatan Jokowi mengubah visi Trisakti menjadi Trikartu Sakti yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Kelurga Sejahtera (KKS),” ujar Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudding Daeng di Jakarta, Kamis (6/11).
Mungkin tak pernah terpikirkan oleh pendiri bangsa Bung Karno, visi Tri Sakti yang menggemparkan dunia, diubah secara cerdik menjadi Kartu Sakti. Bahkan Jokowi berencana menyalurkan 1 juta kartu sakti dari lebih dari 110 juta rakyat Indonesia yang saat ini terjebak dalam kemiskinan. Satu juta kartu akan disalurkan sebelum kenaikan BBM, sisanya mungkin akan direalisasi setelah BBM naik.
“Lebih cerdik lagi Jokowi tidak memerlukan APBN untuk menjalankan TRIKARTU, namun menggunakan dana yang dipungut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sah kata Jokowi, tanpa harus repot repot meminta persetujuan DPR yang saat ini tengah terlibat dalam pertarungan internal,” tambahnya.
Sumber dana Jokowi yang berasal dari BPJS cukup fastastis, Pemerintah menargetkan dana kelolaan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Tahun 2017 mencapai Rp450 triliun. Dana tersebut milik TNI/Polri yakni dana PT Asabri yang mencapai Rp21 triliun.
“Milik PNS yang disimpan di PT Taspen yakni sekitar Rp148 triliun. Kemudian milik peserta PT Askes dari seluruh Indonesia mencapai 16,6 juta orang dengan total dana kelolaan berkisar Rp8 triliun,” tambahnya.
Selain itu, dana milik buruh yang disimpan di PT Jamsostek Persero yang pada 2013 baru mencapai Rp149 triliun.
“Potensi dana Jokowi untuk bagi bagi ke rakyat ini cukup besar. Program Tri Kartu Jokowi akan semakin mengharumkan nama Jokowi di depan rakyat. Sementara DPR tidak bisa cawe cawe memprotes kebijakan Jokowi, karena uang BPJS yang digunakan Jokowi bukan uang negara, tapi uang buruh, PNS, peserta ASKES, dan milik TNI/POLRI,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
