Kupang, Aktual.com – Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, Mhum mengatakan, sangat tidak etis jika partai oposisi harus meminta jatah menteri dalam pemerintahan.
“Menurut saya, sangat tidak etis karena sebagai partai yang kalah dalam pilpres, seharusnya menempatkan diri sebagai oposan dalam pemerintahan,” kata Johanes Tuba Helan, Rabu (9/10).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan sikap Partai Gerindra yang meminta jatah menteri dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo.
Lagi pula, penyusunan kabinet oleh presiden menjadi hak partai politik yang tergabung dalam koalisi pemenang pemilu presiden (pilpres).
Menurut dia, jika partai politik yang kalah dalam pilpres juga meminta jatah menteri, berarti perjuangan partai politik semata mencari jabatan atau kekuasaan.
“Ibarat pertandingan sepak bola. Sudah ada hasil kalah-menang, tetapi ketika bagi hadiah, pihak yang kalah juga minta hadiah. Apakah ini logis,” katanya dalam nada tanya.
Artikel ini ditulis oleh:
