Medan, Aktual.co — Kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar di Indonesia yang tak stabil dan berulang-ulang diduga sebagai sikap tak bertanggungjawabnya Pemerintahan Jokowi kepada masyarakat.
Demikian dikatakan pengamat sosial politik Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi kepada Aktual.co, Senin (30/3).
“Kalau seperti kasus sekarang mengindikasikan pemerintah Jokowi tidak punya ‘Sense of responsibility’ dan kepekaan terhadap kepentingan masyarakat,” ujar Agus.
Menurut Agus, secara sosial, implikasi kenaikan BBM menyebabkan jumlah penduduk miskin akan bertambah. Kesejahteraan masyarakat juga makin menurun. Sementara itu secara politis, implikasinya dapat menggangu kinerja Pemerintah karena tekanan politik parlemen dan rakyat akan terus dilakukan berkaitan dengan kebijakan itu.
Menurut Agus, apa yang dilakukan Pemerintah saat ini soal BBM sangat tidak wajar. Dapat dibayangkan, bagaimana sebuah produk kebijakan yang diambil hanya didasarkan selera dan dalam hal ini selera pasar.
“Kebijakan yang baik tentunya sudah mempertimbangkan dan memprediksikan berbagai perubahan sosial ekonomi dan perkembangan global di masa akan datang sehingga perubahan kebijakan tidak dilakukan berulang-ulang,” tandasnya.
Dikatakannya, terkait berbagai kebijakan khususnya BBM, saat ini masyarakat sebenarnya sudah sampai pada titik jenuh. Jika situasi ini berlanjut, maka akan berpotensi memicu amarah sosial yang besar kepada Pemerintah.
“Rakyat sebenarnya sudah jenuh tapi kalo terus menerus seperti ini kejenuhan akan memicu amarah sosial yang membesar kepada pemerintah,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
